oleh : Muamar Vebry | Programme Manager at European Union

Kondisi ekonomi global semakin memburuk. Satu persatu negara-negara berkembang mulai merasakan dampaknya. Venezuela telah mengalami krisis berkepanjangan, sementara Turki mulai merasakan dampak panasnya perubahan iklim ekonomi global. Perang dagang antara Amerika dan Cina semakin memperburuk lanskap perekonomian global, sementara Indonesia mengalami pelemahan kurs mata uang akibat defisit neraca perdagangan yang diakibatkan menurunnya jumlah ekspor dan rendahnya harga komoditas di pasar global.

Kontraksi ekonomi pun dalam banyak kasus diperkirakan bakal tidak dapat dielakkan sehingga memaksa para Menteri Keuangan di banyak negara harus memutar otaknya untuk menemukan solusi jitu dengan merujuk kepada negara-negara yang berhasil keluar dari belenggu kontraksi ekonomi seperti Yunani yang pada tahun 2018 untuk pertama kali membukukan pertumbuhan ekonomi paska kontraksi ekonomi setelah melalui getirnya penerapan Austerity Measure.

Dalam menanggapi kontraksi ekonomi dibutuhkan pendekatan komprehensif khususnya melalui reformasi struktural di dalam kebijakan perekonomian negara diiringi dengan upaya efisiensi penggunaan sumber keuangan negara.

Fokus utama di lakukan ialah dengan melepas aset-aset negara untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan negara. Quantitative Easing (QE) dilakukan untuk memberikan stimulus kepada sektor swasta khusus nya diarahkan pada Usaha Kecil Menegah (UMKM) dan sektor Koperasi, sementara Badan-Badan Usaha Milik Negara yang tidak produktif harus di tutup atau di pailitkan, ataupun dilepas kepemilikannya ke pihak swasta.

Sektor perbankan menjadi fokus utama: Perbankan yang memiliki tingkat rasio hutang (Debt to Equity Ratio) di atas 60 persen (indeks > 6), terutama yang berkaitan dengan pembiayaan swasta harus dibiarkan untuk mengalami kebangkrutan tanpa harus ditebus (bail-out) oleh Pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar sektor perbankan dapat kembali menjadi sehat dan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Dampak-dampak sistemik yang akan dihadapi oleh pemerintah adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi secara saksama guna menyehatkan sektor perbankan sesuai dengan pendekatan non-intervensi atau intervensi yang bersifat minimal.

Langkah selanjutnya ditujukan untuk mengoreksi demand dengan mengikuti pola yang ditawarkan oleh mazhab Keynesian, yang ditujukan untuk melakukan koreksi pasar khususnya dengan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Perbaikan demand diutamakan pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pada sektor perumahan, di mana Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam jumlah besar untuk kepemilikan low-income housing dan social housing bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Fokus penyediaan kepada perumahan murah yang disubsidi dalam bentuk low-cost housing dan social-housing akan meningkatkan minat beli, dan meningkatkan uptake capacity khalayak untuk dapat memiliki rumah yang secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap bertumbuhnya industri konstruksi lokal (locally-sourced building materials). Upaya ini juga di harapkan mampu mengikatkan serapan tenaga kerja terutama bagi para tenaga kerja kurang terampil pada sektor konstruksi.

Demikian juga halnya subsidi juga diarahkan pada utilitas (listrik, air, gas), pendidikan dan juga pada sektor pelayanan kesehatan dan transportasi publik. Tujuan dari subsidi tersebut ialah untuk meningkatkan jumlah disposable income yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli (purchasing power) dan memberikan dampak positif secara tidak langsung (positive externalities).

Meningkatnya daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap tingginya konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi Nasional.

Langkah lain yang harus di lakukan ialah upaya untuk mengintegrasikan pasar nasional dengan pasar regional secara berkala. Upaya pertama yang harus dilakukan ialah meningkatkan konektivitas infrastruktur baik jalan, pelabuhan dan jembatan. Kerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme Public-Private-Parnership (PPP) dapat digunakan sebagai suatu model pendanaan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar tersebut sehingga beban pembiyaan oleh negara dapat ditekan. Pembangunan infrastruktur dasar diharapkan agan mendongkrak penyerapan tenaga kerja dalam usia produktif.

Subsidi juga diarahan pada sektor pertanian untuk mengingkatkan produktivitas dan mentransformasi sektor pertanian ysubsisten menjadi sebuah industri yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dan memiliki produk-produk unggulan yang kompetitif di pasar regional. Subsidi dapat dilakukan dalam bentuk bibit, pupuk dan alat-alat produksi pertanian.

Industrialisasi sektor pertanian di lakukan dengan metode climate smart agriculture industrialization untuk mencegah alih guna lahan yang tidak bertanggung jawab, misal: alih guna kawasan hutan lindung untuk lahan pertanian. Kebijakan tata guna lahan yang baik dan berkelanjutan sangat vital untuk menjamin keberlangsungan jasa lingkungan (Ecosystem Services) dimana sektor pertanian sangat bergantung terhadap fungsi-fungsi ekologis yang seimbang.

Selanjutnya pemerintah harus segera meletakan fondasi ekonomi yang berlandaskan kepada industri manufaktur, khususnya industri manufaktur dasar untuk mendorong proses industrialisasi negara, menciptakan pengusaha manufaktur lokal yang kompetitif di pasar lokal, regional dan internasional (export based economy).

Hal di atas dapat dilakukan melalaui diversifikasikan sumber-sumber perekonomian negara agar tidak terus terperangkap perangkap natural resources and commodity based economy yang (1) sangat fluktuatif di pasar dunia; (2) memiliki nilai ICOR tinggi (Incremental Capital Output Ratio*) dan (3) memiliki nilai tambah dan efek multiplier rendah. Hutang Luar Negeri (HLN) dan investasi dibutuhkan untuk membenahi struktur tersebut khususnya untuk mengembangkan industri berbasis nilai tambah (added value) dan berorientasi ekspor (export oriented industrialization).

Negara juga harus segera menciptakan road-map untuk mendorong investasi asing agar bisa masuk dengan memberikan tax holiday dan tax exempted dengan prasyarat harus memiliki partner lokal guna menjamin upaya alih teknologi yang harus dilakukan dalam tempo 10 – 15 tahun dari jangka operasional sebuah investasi.

Langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan ialah melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Pera pemerintah di posisikan sebagai regulator dan inspektor dan peran negara sebagai operator ekonomi di perkecil dan hanya di fokuskan pada sektor pelayanan publik saja.

Upaya khusus harus dilakukan untuk mengurangi secara gradual struktur rente antara bisnis dan politik melalaui upaya-upaya hukum dan pencegahan tindakan rente antara politisi dan sektor BUMN. Selanjutnya diupayakan juga upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para aktor politik khususnya melalu regulasi yang mengatur sistim transparansi kontribusi kampanye dari pihak ke tiga.

* Semakin tinggi indeks ICOR semakin tidak efektif ekonomi sebuah negara