Dialeksis.com - Ketua Umun DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Polem Muda Ahmad Yani, menilai KPK memaksakan kehendak terhadap penangkapan, penetapan tersangka, serta penahanan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Tidak hanya itu Forkab juga menyayangkan perlakuan KPK terhadap orang nomor satu di Aceh yang terkesan diskrimanatif.

Polem Muda Ahmad Yani (5/7) mengatakan Irwandi tersebut merupakan tokoh Aceh dan pejabat pemerintah, tapi melihat perlakuan KPK seakan - akan Irwandi seorang teroris sehingga Ia harus dibawa dengan mobil barakuda yang berlapis baja saat diboyong ke bandara menuju Jakarta.

Selain itu, Forkab juga menghargai proses penegakan hukum. Forkab juga mendukung pemberantasan Korupsi, akan tetapi dalam hal ini Forkab menilai KPK memaksakan kehendak dan adanya kesan diskriminatif.

"Kalau kita mau jujur mengenai pemberantasan korupsi, kenapa kasus dugaan korupsi bantuan untuk mantan GAM sejumlah Rp 650 Milyar senyap dan lenyap, kasus dugaan begal beasiswa puluhan milyar juga tidak ada proses penindakan," kata Polem.

Dan jika dilihat dari perlakuan KPK saat membawa Irwandi dengan mobil panser ke bandara mengingatkan memory pikiran tentang kisah masa lalu saat konflik dulu, seakan-akan Gubernur Aceh seorang pelaku makar atau teroris yang sangat berbahaya, kata Polem.

Padahal jika di saat tersebut Irwandi Yusuf dibawa dengan mobil lain atau mobil biasa, keselamatan anggota KPK dan Irwandi sendiri juga tidak terancam, terang Polem.

Lagi pun lanjut Polem, dugaan korupsi gratifikasi yang disangkakan terhadap Irwandi belum sepenuhnya terbukti, tapi kenapa Irwandi mendapat perlakuan seperti itu.

"Kita berharap ada titik terang, kita hormati penegakan hukum yang dilakukan KPK. Jika penegakan hukum tidak adil maka akan ada konsekuwensi dibalik peristiwa ini. KPK jangan tebang pilih dalam peberantasan Korupsi. Jika benar mau korupsi itu bersih maka tebang semua pelaku Korupsi," ujarnya. (DailyAceh)