Presiden Jokowi Cawe Cawe, Negeri ini Hingar Bingar
Font: Ukuran: - +
Reporter : Bahtiar Gayo
Presiden Jokowi saat berada di Hannover Messe 2023. [Foto: Instagram @jokowi]
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Presiden Jokowi sudah menggelindingkan sebuah permainan politik. Dia akan ikut “meramaikan” pesta demokrasi pemilihan presiden.
Presiden Jokowi menyebutkan istilah dia bermain dengan “cawe-cawe”. Hal ini dikatakan Jokowi ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023).
Spontan republik ini dihangatkan dengan pembahasan cawe-cawe. Beragam tokoh, khususnya kalangan politik memberikan komentar.
Apa saja komentar mereka, Dialeksis.com merangkumnya. Namun sebelum mengurai komentar para pihak yang menaruh perhatian terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi, ada baiknya kita fahami dulu apa makna cawe-cawe yang sudah digelindingkan Presiden Jokowi.
Guru Besar Ilmu Linguistik UGM Prof I Dewa Putu Wijana mengatakan 'cawe-cawe' berasal dari bahasa Jawa, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.
"Cawe-cawe itu adalah kata bahasa Jawa yang maknanya 'ikut serta dalam menangani sesuatu'," kata Putu, Jumat (2/6/2023).
Mengutip dari Detik.com, guru besar ini menjelaskan makna 'cawe-cawe' itu netral. Penggunaan kata ini biasa digunakan dalam segala aktivitas.
"Maknanya sebenarnya netral, bisa digunakan untuk pengertian apa saja," katanya.
Dia mencontohkan penggunaan kata cawe-cawe, seperti "aku arep cawe-cawe ngewangi ibu neng dapur (aku mau ikut bantu ibu di dapur. aku cawe-cawe melu macul (aku ikut mencangkul)," katanya.
Dalam konteks saat digunakan Jokowi, Putu tidak menampik penggunaan kata 'cawe-cawe' yang tadinya netral bisa saja berubah. terutama dalam dunia politik.
"Jokowi menggunakan istilah itu dalam artian ikut serta dalam menangani masalah politik. Nah dalam pemakaiannya sekarang ini kata yang semula netral memungkinkan bernuansa negatif, terutama bila diungkapkan oleh lawan politik Jokowi," sebutnya.
Presiden Jokowi seperti dilansir CNN, menyebut keputusannya cawe-cawe dalam Pilpres 2024 sebagai bagian dari kewajiban moral sebagai presiden. Jokowi menilai ia harus ikut campur untuk mengamankan transisi kepemimpinan. Ia ingin proses ini berjalan baik.
"Cawe-cawe udah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Jokowi berharap proses pemilihan presiden baru berjalan baik. Ia tak mau ada riak-riak yang membahayakan bangsa dan negara saat proses itu berlangsung.
"Masak ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diam?" ucap Jokowi.
Ditanggapi hangat
Begawan peneliti Jusuf Wanandi beri kesaksian: "Jokowi, seorang yang berani. Sedang SBY, He doesn't have a guts (dia pengecut)," tegasnya pada Rosi Silalahi dalam Channel KompasTV (26/5/2023).
Jokowi lebih berani ketimbang SBY pengecut jadi kesaksian Jusuf Wanandi. Sosok yang lama tak muncul di publik, tapi mampu dihadirkan Rosi Silalahi, seperti dilansir Katalogika.com.
Menurut lelaki yang keturunan Tiongha dengan nama Liem Bian Kie, usianya sudah 86 tahun, dia juga pendiri dan anggota Dewan Penyantun Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, dia juga memberikan penilaian terhadap Jusuf Kalla.
Jusuf Wanandi menilai sikap Jusuf Kalla salah besar minta Presiden Jokowi tak ikut campur dalam Pilpres 2024. Justru sikap Jokowi adalah bentuk tanggungjawab dirinya sebagai seorang presiden.
"Ini bentuk tanggungjawab dia agar pembangunan dapat diteruskan penggantinya. Itu artinya Jokowi punya visi bagi Indonesia,” sebutnya.
"Apa Jusuf Kalla ingin Presiden tidak ikut campur? Lalu pergi begitu saja? Itu pikiran pedagang. Jual beli lalu putus, mirip di Pasar Gembrong", ujarnya.
Menurut Jusuf Wanandi, Jokowi bukan seorang pedagang, "Dia politisi yang akan berakhir menjadi seorang negarawan. Bukan seperti Jusuf Kalla, dia kembali jadi pedagang".
Sejumlah tokoh lainnya menanggapi Presiden Jokowi yang akhirnya mengakui dirinya ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu 2024. Pernyataan Jokowi itu disampaikan di depan para pemimpin redaksi dan content creator dalam pertemuan di Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023.
Beberapa tokoh yang menanggapi, yakni mulai dari Partai Demokrat, hingga terbaru dari Ganjar Pranowo. Berikut beberapa tokoh yang memberikan tanggapannya soal cawe-cawe, seperti dilansir Tempo.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan agar Jokowi sebaiknya berfokus menyejahterakan rakyat alih-alih cawe-cawe pilpres. Dia menilai tidak elok bagi seorang kepala negara menunjukkan keberpihakan dalam pemilu. Ia menyebut hal itu melampaui batas jabatannya sebagai kepala negara.
“Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya," kata Herzaky melalui pesan tertulis pada Senin 29 Mei 2023.
Berbeda dengan Herzaky, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso mengatakan setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam politik menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, seorang presiden memang harus andil cawe-cawe dalam politik.
"Kalau saya presiden harus cawe-cawe karena presiden. Seorang presiden tidak bisa begitu saja meninggalkan perjuangan yang telah dilakukan di masa pemerintahannya. Gak bisa dong tinggalkan begitu aja sisa perjuangan yang telah dinikmati oleh rakyat daerah," ucap Oso.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyakini Presiden Jokowi tak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam cawe-cawe di Pemilu 2024.
Dia menilai, presiden tidak melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. “Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujar Viva.
Viva menyebut tidak ada aturan dan undang-undang yang melarang sikap Presiden Jokowi yang mengikuti cawe-cawe Pemilu. Karena di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kata dia, sudah sangat jelas mengatur mekanisme, prosedur dan proses pilpres.
"Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan atau intervensi penjegalan," kata dia.
Ketua DPP PDIP Ericko Sotarduga menilai Jokowi sebagai presiden memang haruslah cawe-cawe. Ericko menilai berjalannya proses pemilu perlu dijamin keamanan rakyat sesuai dengan mestinya. Hal ini dilakukan agar rakyat tak merasa terintimidasi dalam menentukan pilihannya.
"Kami menilai memang seharusnya seorang presiden, memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu," kata Ericko kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Bagaimana dengan Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan Jokowi ihwal cawe-cawe dalam Pilpres 2024 sudah sangat benar. Menurut dia, Jokowi adalah warga yang punya kepentingan bagi Indonesia pada masa depan.
Habiburokhman menyebut Jokowi sudah menunjukkan kinerja yang baik selama dua periode. Dia menyebut Jokowi ingin prestasinya selama sepuluh tahun memimpin itu terus dilanjutkan.
“Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Bagaimana tanggapan PPP? Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai pernyataan Presiden Jokowi yang akan melakukan cawe-cawe politik, bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana dan meminimalisir keterbelahan.
“Saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung on schedule, on time, dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya ya," kata Arsul, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Apa tanggapan Partai NasDem? Pelaksana tugas (Plt) Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, pernyataan orang nomor satu di Indonesia itu soal cawe-cawe memberikan gambaran bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang akan dilaksanakan secara tidak netral.
"Pernyataan ini jelas memberi kita gambaran bahwa pilpres 2024 akan berlangsung tidak netral. Karna kepala negara, kepala pemerintahan, Pangti (Panglima Tertinggi) ABRI telah tegas menyatakan tidak netral," kata Taslim kepada Tempo, Rabu 31 Mei 2023.
Apa tanggapan Ganjar Pranowo, Bakal calon presiden dari PDIP? Menurutnya, tidak adil jika mengartikan cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai intervensi politik.
"Kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair. Saya kira itu tidak akan terjadi," kata Ganjar usai peresmian Rumah Aspirasi Relawan di Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Juni 2023.
Menurut Ganjar, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi sebagai kader partai tentu hal tersebut dapat dibenarkan. Pasalnya, Jokowi punya hak politik.
"Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik," ucapnya.
Presiden Jokowi sudah mengelindingkan isu yang menarik di negeri ini, dia akan meramaikan Pemilu kali ini, dia akan cawe-cawe. Artinya Presiden Jokowi tidak diam ketika dilangsungkan pesta demokrasi di bumi pertiwi.
Hingar bingar cawe-cawe sampai kini terus menggema, ada pro dan kontra dalam menyikapinya. Semua itu menandakan adanya dinamika dalam demokrasi, ketika seorang Presiden menyampaikan tekadnya akan cawe-cawe. [BG]