Sambutan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Aceh Periode 2021-2024 sesat setelah pelantikan di Kyriad Muraya Hotel Banda Aceh,Selasa 6 April 2021. [Foto: FB Pustakawan Aceh] 

DIALEKSIS.COM |  Banda Aceh - Profesi menjadi seorang pustakawan jarang diketahui masyarakat luas, bahkan dikalangan para pecinta dunia literasi peran mereka terkadang luput diketahui. Namun kontribusi para pustakawan mendorong dan membentuk budaya literasi sangat berperan sekali.   

Untuk itu majalah ini ingin memahami keberadaan pustawan di Aceh pada khususnya. Secara eksklusif berhasil bertemu dengan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD-IPI) Aceh, Nazaruddin Musa, MLIS. Berikut ini petikan wawancaranya.

Bagaimana awal cerita terbentuknya Ikatan Pustakawan Indonesia?

Ikatan Pustakawan Indoensia (IPI) merupakan organisasi profesi pustakawan resmi yang keberadaannya diakui oleh undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. IPI didirikan di Ciawi, Bogor, pada tanggal 7 Juli 1973. Lahirnya IPI didasari dengan sebuah kesadaran akan kebutuhan pustakawan yang profesional dalam upaya pengembangan kepustakawanan di Indonesia. IPI memiliki tugas dan fungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.

Untuk organisasi IPI sendiri di Aceh bisa ceritakan kapan mulai dibentuk?

IPI Aceh bukan sebuah organisasi profesi baru. Jika merujuk pada Musyawarah Daerah (MUSDA) terbaru pada tahun 2020, yaitu MUSDA XIII maka usianya sekarang adalah 39 tahun dengan hitungan (3 tahun sekali x 13).

Selama terbentuk organisasi IPI Aceh, apa manfaat dirasakan bagi mereka yang bergabung?

Para pustawan Aceh telah memiliki wadah professional sehingga memudahkan komunikasi, berdiskusi, berkonsultasi dan berbagi informasi tentang kepustakawanan. Manfaat lain adalah profesi pustakawan semakin dikenal dan diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri para anggota IPI. Sesuai AD/ART anggota IPI terdiri dari berbagai profesi, seperti akademisi, pustakawan, pengelola pustaka/taman baca masyarakat, pegiat literasi, praktisi perpustakaan, hingga guru pustakawan. Dengan berhimpunnya seluruh pustakawan dalam organisasi profesi ini, tentunya diharapkan dapat memajukan perpustakaan dan pustakawan yang berdaya saing

Selama berdirinya IPI Aceh, apakah ada kepedulian Pemerintah Aceh dalam mengembangkan organisasi tersebut?

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah menunjukkan kepeduliannya kepada IPI, khususnya dalam bentuk kerjasama dan pelibatan anggota IPI pada program-program dinas tersebut. Bentuk kepedulian lain pemerintah adalah mengikutsertakan pengurus IPI dalam pembahasan rancangan Qanun tentang Pengelolaan Perpustakaan pada tingkat provinsi dan Kota Banda Banda Aceh.

Jika kita cermati, apa permasalahan utama dunia perpustakaan?

Permasalahan pertama, persepsi dan tindakan pemerintah tentang perpustakaan. Meskipun pada tataran legalitas, perpustakaan Indonesia sudah menggembirakan dengan lahirnya undang-undang UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, namun demikian pada tataran realitas masih menemukan banyak kendala. 

Begitu juga halnya dengan Perpustakaan Desa/ Kelurahan, dengan lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Perpustakaan Desa/Kelurahan, dimana aspek-aspek pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan sudah dikaji dan diatur rapi secara terperici dalam pasal-pasal perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain peran penting perpustakaan masih sering bersifat seremonial daripada actual di lapangan. Khususnya dalam hal alokasi anggaran untuk perpustakaan, yaitu 5% dari dana induk/Institusi tempat perpustakaan bernaung.

Permasalahan kedua, sistem pembelajaran di Indoensia yang belum berbasis pada perpustakaan (Library Based-Learning) tetapi umumnya masih berbasis guru (teacher-Based Learning). Hal ini berimbas pada tidak berfungsinya peran-peran penting perpustakaan seperti fungsi pendidikan, penelitian, pelatihan dan rekreasi ilmiah. Dengan demikian perpustakaan hanya menjadi pelengkap administrasi atau akreditasi yang hanya dipeduli musiman saat-saat penilaian.

Saran dan solusi apa mengembangkan kepustakaan di Aceh?

IPI-Aceh perlu melakukan langkah-langkah yang interaktif, profesional dan inovatif untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Langkah interaktif bisa dicapai dengan melakukan koordinasi dengan semua organisasi kepustakawanan baik lokal, nasional, dan internasional. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam upaya penguatan peran IPI Aceh dalam mendukung program pemerintah profesional

Untuk mewujudkan IPI Aceh yang profesional perlu meningkatkan profesionalisme melalui penguatan kompetensi kepustakawanan yang sesuai tuntutan zaman, meningkatkan motivasi pengabdian melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Selanjutnya untuk mewujukan IPI Aceh yang inovatif bisa dilakukan dengan meningkatkan kompetensi teknologi informasi bagi anggota IPI, sehingga dapat melahirkan layanan perpustakaan yang inovatif, menggalakkan penelitian inovatif bidang perpustakaan dan teknologi informasi dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam konteks kekinian.

Selama kepemimpinan anda selaku Ketua IPI Aceh, apa yang sudah dilakukan secara keorganisasian?

Dalam kurun waktu 6 bulan sejak pembentuakan IPI Aceh di bawah kepemimpinan saya, IPI Aceh telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dengan mitra kerja yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama untuk program Pendidkan dan Pelatihan Perpustakaan dan pendampingan Akreditasi, serta berkolaborasi dengan organisasi realwan lainnya, seperti Peers Lighter Association (PLA) Gerakan Peugot Gampong-Nagan Raya Literasi (GPG Narasi) dalam kegiatan pembentukan model Gampong Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

Karena itu, ke depan sangat perlu dibangun, dibina, dan dikembangkan pola kemitraan, komunikasi efektif, koordinasi dan kerjasama dengan semua komponen pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat dan swasta, terutama gerak langkah yang sinergis dalam upaya pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca sebagai upaya mencerdaskan masyarakat menuju bangsa yang cerdas, beriman dan bertakwa, kreatif, mandiri, dan sejahtera sebagaimana visi pemerintah Aceh yaitu Aceh Carong menuju Indonesia emas di 2045 (bonus demografis, 100 tahun Indonesia merdeka.

Saran untuk para pengurus IPI Aceh apa?

Pengurus Daerah IPI Aceh periode 2021-2024 bertekad untuk dapat menyisihkan waktunya dalam mengabdi kepada organisasi profesi pustakawan Indonesia. Sebagai ketua, tentu saya tidak mungkin dapat bekerja secara sendiri (I CAN NOT BUT WE CAN) untuk itu saya sangat mengharapkan dukungan pemerintah dan semua pihak untuk lebih peduli pada perpustakaan dalam upaya peningktan literasi anak-anak dan masyarakat secara umum.

Sehubungan dengan ini Ikatan Pustakawan Indonesia-Aceh berupaya dengan segenap kemampuan pengurus untuk mengupgrade pengetahuan dan keahlian pustakawan Aceh.

Untuk program upgrading ini diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun depan ini. Program agreeing ini diharapkan dapat dimaksimalkan dengan melibatkan para juara. Karakter-karakter juara akan berbagi pengalaman mereka sehingga demgan demikian akan lebih memotivasi kawan-kawan pustakawan lainnya untuk mengikuti jejak para.