Rahmat Salam Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (KP3ALA). Foto: doc Dialeksis.com
DIALEKSIS.COM | Dialog - Gerakan pemisahan Aceh Lauser Antara kembali mengguncang dunia politik beberapa hari terakhir, menyulut perhatian panas dari seantero Aceh hingga ke jantung pemerintahan pusat. Apa ambisi sebenarnya di balik gerakan ini? Bagaimana strategi dan grand design untuk provinsi baru yang mereka usung? Dialeksis.com berani mengungkap fakta tersembunyi di balik isu yang memanas ini!
Tim redaksi Dialeksis berhasil memperoleh wawancara eksklusif dengan sosok di balik gerakan,Rahmat Salam salah satu inisiator sekaligus Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Aceh Lauser Antara (KP3ALA). Dalam dialog tanpa sensor ini, beliau membocorkan rahasia latar belakang gerakan, peta jalan strategis, hingga visi grand design untuk provinsi baru yang mereka perjuangkan dengan sepenuh hati.
Jangan sampai ketinggalan! Simak hasil wawancara lengkapnya di bawah ini agar Anda mendapatkan informasi tuntas seputar gerakan pembentukan Provinsi ALA. Klik, baca, dan saksikan bagaimana Aceh Lauser Antara bersiap mengukir sejarah baru!
Mengapa KP3ALA kembali mengajukan pemekaran Provinsi Aceh Lauser Antara?
Desakan masyarakat dari enam kabupaten menjadi alasan utama. Mereka melihat bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat sangat penting untuk pembangunan daerah. Perjuangan ini sebenarnya sudah lama berjalan, bahkan telah sampai pada tahap pembahasan di Komisi II DPR RI.
Pada saat itu, Ketua DPR RI sudah mengajukan permohonan Amanat Presiden (Ampres) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk ditandatangani. Namun, pada 26 Desember 2004, terjadi bencana tsunami yang menghentikan seluruh agenda negara, termasuk proses pemekaran ini. Setelah itu, kami juga menghormati perdamaian Helsinki sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, waktu yang dijanjikan saat itu hanya dua periode atau sekitar 10 tahun. Sekarang sudah 20 tahun berlalu, jadi kami merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan kembali pemekaran ini.
Apakah ada muatan politis di balik perjuangan ini?
Sama sekali tidak. Ini murni aspirasi masyarakat. Jika ada yang mengatakan ini adalah gerakan politik praktis, itu tidak benar. Kami hanya ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui pemekaran wilayah.
Pemerintah telah mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Apakah ini menjadi momentum bagi KP3ALA?
Betul. Dengan pencabutan moratorium ini, peluang terbuka lebar. Pemerintah pusat kini memberi ruang bagi pemekaran daerah yang memang memiliki dasar yang kuat. Kami merasa ini saat yang tepat untuk melanjutkan perjuangan yang sempat tertunda.
Setelah Idulfitri, KP3ALA akan mengadakan pertemuan dengan enam kabupaten. Apa yang akan dibahas?
Kami akan duduk bersama dengan para bupati dan pemerintah kabupaten untuk menyusun langkah-langkah strategis. Ada beberapa hal yang akan dibahas, seperti metode pendekatan yang akan digunakan, apakah skema bottom-up atau top-down.
Selain itu, kami juga akan membahas strategi sosialisasi kepada masyarakat, serta bagaimana membangun dukungan yang luas. Kami ingin memastikan bahwa gerakan ini dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan terstruktur dengan baik.
Bagaimana KP3ALA menggalang dana untuk perjuangan ini?
Kami mengandalkan gotong royong masyarakat. Tidak ada dana dari pemerintah, dan kami juga tidak ingin membebani APBD masing-masing daerah. Para bupati dan DPRK cukup memberikan rekomendasi, sementara masyarakatlah yang bergerak.
Saat ini, kami menjalankan gerakan donasi berbasis kearifan lokal, misalnya dengan konsep sejumput kopi atau segenggam kopi. Setiap bulan, petani menyumbangkan sebagian kecil hasil panennya, seperti kopi, pala, ikan, dan hasil bumi lainnya. Dana yang terkumpul dari masyarakat ini yang akan menjadi sumber pembiayaan utama perjuangan kami.
Apakah KP3ALA sudah memiliki grand design atau konsep provinsi baru?
Ya, grand design sudah kami susun sejak 2006 dan pernah diajukan ke DPR RI. Sekarang, kami sedang memperbaruinya agar sesuai dengan perkembangan zaman.
Salah satu fokus utama dalam konsep ini adalah pengembangan smart city di enam kabupaten yang akan membentuk Provinsi Aceh Lauser Antara. Kami ingin memastikan bahwa provinsi baru ini tidak tertinggal dalam hal teknologi dan digitalisasi pemerintahan.
Selain itu, kami juga menekankan pembangunan berwawasan lingkungan. Kawasan Ekosistem Leuser, yang merupakan paru-paru dunia, akan tetap dijaga dan dilindungi. Jika ada pertambangan atau industri kehutanan, semuanya harus berbasis kelestarian lingkungan.
Bagaimana konsep pembangunan yang akan diterapkan dalam provinsi baru ini?
Kami ingin menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tidak ada pembangunan yang merusak alam. Jika ada pertambangan, harus berwawasan lingkungan. Jika ada hutan industri, harus tetap menjaga hutan lindung.
Kawasan Ekosistem Leuser akan kami jaga sebagai aset dunia. Namun, di luar itu, kami juga ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Apa harapan KP3ALA terhadap pemekaran ini?
Kami ingin Provinsi Aceh Lauser Antara menjadi provinsi yang mandiri, maju, dan tetap menjaga harmoni dengan alam. Ini bukan sekadar membentuk provinsi baru, tetapi membangun wilayah yang lebih baik bagi masyarakat.
Kami percaya bahwa perjuangan ini akan berhasil karena didukung oleh masyarakat. Jika pemekaran ini terwujud, Wali Nanggroe tidak hanya memimpin satu provinsi, tetapi bisa memimpin dua, seperti konsep Serambi Mekah dan Serambi Madinah. Dengan strategi yang matang dan semangat gotong royong, kami optimistis bahwa cita-cita ini akan segera terwujud.
Sebelumnya
