Dr. (Cand). Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP

Dialog - Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, selain di Riau dan Pulau Sulawesi dan Maluku. Dengan luas perkebunan yang mencapai ribuan hektare, kelapa Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Selain menjadi sumber utama bahan baku industri pangan dan nonpangan, kelapa Aceh juga berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat lokal. 

Namun, pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal masih menjadi tantangan. Bagaimana prospek dan peluang pengembangan kelapa Aceh ke depan? Simak pembahasannya melalui wawancara eksklusif Dialeksis (Jumat 28/02/2025) bersama Dr. (Cand). Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, saat ini tercatat sebagai Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Aceh, Sekertaris IKA FP USK, dan pernah menjadi pengurus KNPI Aceh. Berikut ini petikan wawancaranya: 

Data Kementan 2023 menunjukkan luas areal kelapa Indonesia turun 0,9% per tahun sejak 2014. Di Aceh, penurunannya 0,34% dalam lima tahun terakhir. Apa akar masalahnya?

Ini masalah struktural. Pertama, alih fungsi lahan ke komoditi lain karena dianggap lebih menguntungkan. Kedua, minimnya regenerasi petani kelapa. Generasi muda enggan melanjutkan karena citra kelapa sebagai komoditas "kuno" dengan margin tipis. Di Aceh, 99% perkebunan kelapa dikelola masyarakat secara tradisional hanya 11.442 hektar yang masuk kategori Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Artinya, petani tidak serius menanam ulang. Jika terus dibiarkan, dalam 10 tahun, kita bisa kehilangan 30% areal kelapa.

Produktivitas kelapa Aceh hanya 839 kg/ha/tahun, jauh di bawah potensi genetiknya yang bisa mencapai 2-3 ton. Mengapa demikian?

Budidaya kelapa di sini masih setengah liar. Artinya, Petani menanam lalu membiarkannya tumbuh tanpa perawatan intensif. Bandingkan dengan sawit, kakao dan kopi: ada pemupukan berkala, pemangkasan, dan pengendalian hama terpadu. Kelapa? Hanya dipanen saat buah jatuh. Padahal, dengan teknik sederhana seperti pemupukan organik dan penanaman legum penambat nitrogen di sela kelapa, produktivitas bisa naik 40%. 

Apakah sudah ada upaya dari Pemerintah Aceh ada?

Sayangnya lagi, belum banyak dilakukan integrasi dengan tanaman muda yang bisa menambah pengahasilan petani. Saya yakin pemerintah sudah berusaha memberikan penyuluhan tapi mungkin belum optimal untuk mengarah bagaimana memanfaatkan kebun kelapa dengan multi komoditi tanaman muda. Hanya beberapa yang melakukan integrasi tersebut.

BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) disebut bisa jadi solusi. Bagaimana peran mereka?

Selama ini, BPDP lebih fokus pada sawit. Padahal, UU No. 39/2014 tentang Perkebunan mengamanatkan dana perkebunan untuk semua komoditas, termasuk kelapa. Kami mendorong BPDP mengalokasikan dana bagi petani kelapa untuk pelatihan budidaya, pembibitan unggul, dan pengolahan pascapanen. 

Adakah contoh negara tertentu?

Contoh konkret: di Filipina, pemerintah memberi subsidi mesin pengolah sabut kelapa menjadi cocopeat. Hasilnya, nilai tambah naik 300%. BPDP harus mencontoh ini. Kenapa saya mendorong ini, karena ini sudah kebijakan pemerintah walau sumber pendapatan BPDP itu dari para pekebun sawit di seluruh Indonesia. Kita berharap dengan adanya BPDP ini dan komoditi intervensi menjadi 3 (kelapa sawit, kakao, dan kelapa) tidak meminggirkan kelapa sawit sebagai penghasil utama devisa negara kita diluar migas dan mineral. Substansinya bagaimana tetap mempertahankan yang besar dan membesarkan yang kecil.. Sehingga semua bisa menjadi besar… Kalau kata istilah Pegadaian “menyelesaikan masalah tanpa masalah”, heheheeh…..

Aceh memiliki garis pantai yang panjang di Indonesia. Idealnya, ini jadi keunggulan untuk pengembangan kelapa. Kenapa belum optimal?

Justru ini paradoks. Garis pantai panjang seharusnya menjadi hubungan industri kelapa terintegrasi dari hulu ke hilir. Namun, infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani di sentra kelapa seperti Aceh Tamiang dan Simeulue masih buruk. Akibatnya, biaya logistik membengkak. Selain itu, minimnya pabrik pengolahan membuat petani hanya menjual dalam bentuk kopra mentah, yang harganya fluktuatif. Di Simeulue, pabrik pengolahan minyak kelapa bahkan harus impor bahan baku dari Nias. Tragis!. Sistem Agribisnis “tanam-petik-olah-jual” belum diterapkan optimal dan resiko serta keuntungan belum merata apalagi adil. Umumnya resiko masih dipegang petani dan keuntungan justru dinikmati terbesar bukan oleh petani… Ini tantangan kita bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga petani sendiri, dunia usaha, dan stakeholders lainnya.

Anda menyebut peluang ekspor ke Cina, Arab, dan Eropa. Apa produk turunan kelapa yang prospektif?

Cina dan Eropa sedang gencar mencari substitusi susu sapi. Coconut milk dan coconut water organik bisa jadi primadona. Di pasar Arab, minyak kelapa murni (VCO) untuk kosmetik syarii diminati. Namun, produk kita masih kalah bersaing karena sertifikasi yang lemah. Mayoritas petani Aceh belum memiliki sertifikat organik atau halal internasional. Di sisi lain, industri lokal masih terpaku pada produk tradisional seperti kopra. Padahal, ampas kelapa bisa diolah jadi tepung gluten-free atau bahan baku bioplastik. Air kelapa juga kita banyak terbuang percuma.. Coba lihat ibu-ibu belanja di pasar, semua air terbuang percuma, padahal itu bisa menjadi uang yang berharga, tetapi kita kehilangan potensi tersebut.

Banyak petani beralih ke kelapa genjah seperti pandan wangi. Apakah ini solusi?

Kelapa genjah umur panennya cepat (3-4 tahun) dan pohonnya pendek, sehingga memudahkan panen. Tapi, ini pisau bermata dua. Di salah satu kabupaten, banyak petani mengganti kelapa dalam dengan genjah, lalu menjual lahan setelah panen 2-3 kali karena tanahnya terkuras unsur hara. Ini berbahaya. Solusinya: kembangkan sistem agroforestri. Tanam kelapa genjah dengan jarak 9x9 meter, lalu di sela-selanya ditanam jahe merah, vanili, atau lada. Ini bisa meningkatkan pendapatan petani hingga Rp15 juta/hektar/tahun sekaligus menjaga kesuburan tanah. Bahkan bila ditanam dengan kacang-kacangan, semangka, dan tanaman sayuran, penghasilannya bisa berkali-kali lipat didapatkan oleh petani.

Apa rekomendasi kebijakan mendesak untuk menyelamatkan kelapa Aceh?

Pertama, Pemerintah Aceh harus serius menjadikan kelapa sebagai produk unggulan terutama pada daerah sentra kelapa seperti Aceh Besar, Bireun, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Timur. Kabupaten harus melihatnya itu sebagai peluang. Saya berharap dunia usaha bisa mendukung hal ini. Kedua, bangun klaster industri kelapa terintegrasi di tiga kawasan: Barat (Aceh Besar untuk VCO), Timur (Aceh Tamiang untuk desiccated coconut), dan Kepulauan (Simeulue untuk gula kelapa). Ketiga, dorong riset kolaboratif antara universitas, BPDP, dan petani untuk produk inovatif seperti arang tempurung kelapa aktif, untuk industry makanan dan minuman, serta bahan baku kosmetik, minimal setengah jadi. Terakhir, jadikan kelapa sebagai komoditas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029. Jika tidak, kita hanya akan jadi penonton di pasar global.