DIALEKSIS.COM I Quetta - Setidaknya 31 orang dilaporkan meninggal dunia, hal ini disebabkan oleh tindak kekerasan yang terjadi pada Pemilihan umum Perdana Menteri Pakistan 2018.

Di kota Quetta, aksi bunuh diri dekat tempat pemungutan suara menyebabkan sekitar 30 orang meninggal dunia. Selain itu, terdapat serangan granat di Provinsi Balochistan dan penembakan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. 

Meskipun keamanan telah ditingkatkan dengan mengerahkan ratusan ribu personel tentara dan polisi, kekerasan di hari pencoblosan tak dapat dicegah. Masa kampanye juga diwarnai dengan kekerasan, termasuk serangan bom bunuh diri dalam suatu kampanye yang menelan 128 orang korban.

Walaupun begitu, menurut para analis, tingkat kekerasan dalam pemilihan tahun ini masih lebih rendah dibandingkan dalam pemilihan umum tahun 2013 lalu.

Hasil pemilu diperkirakan akan diumumkan hari ini Kamis ini (26/07). Laporan-laporan menyebutkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara mencapai sekitar 50% tetapi sejauh ini belum ada angka resmi.

Persaingan Antara Mantan Perdana Menteri Dengan Mantan Olahragawan

Persaingan ketat berlangsung antara partai pimpinan mantan pemain kriket, Imran Khan, dengan partai perdana menteri yang digulingkan, Nawaz Sharif.

Khan telah berjanji akan memberantas korupsi, sementara itu para pesaingnya menuduh mantan olahragawan ini diuntungkan dari praktik dugaan campur tangan militer yang telah berkuasa di Pakistan selama hampir separuh dari 71 tahun perjalanan sejarah.

Adapun Sharif, yang memenangkan pemilihan umum lalu, telah dipenjarakan karena kasus korupsi yang terkuak dari bocoran dokumen Panama Papers.

Partai Nawaz Sharif, Liga-Nawaz Muslim Pakistan, mengklaim menjadi sasaran serangan dari badan-badan keamanan, dengan dugaan dibantu pengadilan, yang menguntungkan Imran Khan dan partainya Tehreek-e-Insaf Pakistan.

Pemilihan umum di Pakistan kali ini dipandang penting karena akan menjadi tanda baru untuk kedua kalinya pemerintahan sipil menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil berikutnya setelah menjalankan pemerintahan secara penuh.

Mandat Perdana Menteri di Pakistan tidak pernah selesai dalam satu periode kepemerintahan. Adanya perebutan kekuasaan di setiap periodenya mengakibatkan usia pemerintahan Pakistan sering diperpendek. (BBC)