DIALEKSIS.COM | Myanmar - Upaya Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendorong "dialog" antara para pengungsi dan pemerintah Myanmar telah memicu kecaman keras dari para aktivis Rohingya yang menuduh blok itu mengapur kejahatan militer Myanmar dan melegitimasi rencana repatriasinya yang sangat cacat.

Sebuah tim dari kelompok kemanusiaan dari blok perdagangan beranggotakan 10 negara itu bergabung dengan delegasi pemerintah Myanmar dalam kunjungan ke kamp-kamp pekan lalu dalam upaya untuk memulai pembicaraan pemulangan baru dengan para pemimpin dan aktivis Rohingya.

Hampir 730.000 Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh dan tiba di Cox's Bazar pada Agustus 2017 setelah melarikan diri dari pembantaian yang dipimpin militer di negara bagian Rakhine barat Myanmar.

Namun, hubungan antara anggota Rohingya dan orang-orang yang seharusnya membantu mereka sering kali penuh.

Badan pengungsi PBB, UNHCR, telah menabur ketidakpercayaan dengan menandatangani perjanjian repatriasi rahasia dengan Myanmar dan mendorong skema kartu identitas yang ditentang banyak orang Rohingya, yang mengarah pada dugaan intimidasi dan kekerasan ketika pasukan keamanan berusaha membuat mereka mendaftar.

Pihak berwenang Bangladesh, dipuji atas kedermawanan mereka dalam menampung Rohingya, memberlakukan pembatasan ketat pada para pengungsi, mencegah mereka bergerak bebas, mendapatkan pendidikan, mencari nafkah dan menyangkal status pengungsi resmi mereka.

Pada sebuah pertemuan selama kunjungan oleh tim, seorang aktivis pemuda Rohingya bertanya kepada para pengunjung ASEAN apa yang mereka lakukan untuk membantu sekitar 128.000 orang Rohingya di negara bagian Rakhine yang terjebak di kamp-kamp penahanan yang dipenuhi penyakit.

"Kami di sini bukan untuk menyelesaikan semua masalah Anda," salah satu delegasi menjawab.

Beberapa menemukan jawaban itu tidak berperasaan dan menolak dan melihatnya sebagai konfirmasi bahwa anggota ASEAN tidak peduli melindungi hak-hak Rohingya.

"Saya tahu ASEAN tidak bisa melakukan segalanya," Muhammed Nowkhim, aktivis yang mengajukan pertanyaan, mengatakan kepada Al Jazeera.

"Tapi mereka bisa mengangkat suara mereka untuk Rohingya."

Peserta lainnya, Ro Sawyeddollah, mengatakan: "Mereka benar. Mereka tidak di sini untuk menyelesaikan masalah kita. Mereka di sini hanya untuk membuang waktu."

Arnel Capili, salah satu delegasi ASEAN, mengatakan tanggapan itu diambil di luar konteks.

Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa delegasi itu berarti "semua masalah tidak dapat diselesaikan dalam satu jalan" dan bahwa ada kebutuhan untuk dialog.

Tetapi Yasmin Ullah, koordinator penelitian dengan Koalisi Rohingya Merdeka, mengatakan blok itu "berfokus pada laser untuk menjadikan Myanmar, sebagai bagian dari ASEAN, keluar dari masalah karena melakukan genosida," menambahkan bahwa prioritasnya adalah memperkuat ikatan ekonomi antara negara-negara anggota.

"Citra Myanmar sebagai rezim otoriter genosida cukup merusak hubungan itu, dan ASEAN sangat menyadari fakta bahwa Myanmar juga dipersalahkan," katanya.

Blok itu menghadapi serangan balasan bulan lalu ketika Tim Tanggap Darurat dan Penilaiannya, bagian dari AHA Centre, menulis sebuah laporan yang memperkirakan proses pemulangan yang "lancar dan teratur" untuk Rohingya.

Para penulis gagal berbicara dengan Rohingya dan tidak menyebutkan pemerkosaan massal, pembunuhan dan pembakaran yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka, atau kondisi yang masih dihadapi Rohingya di Rakhine.

Laporan "sepenuhnya mengadopsi narasi pemerintah Myanmar tanpa pertanyaan," menurut Charles Santiago, seorang politisi Malaysia dan ketua kelompok advokasi Hak Asasi Manusia Parlemen ASEAN.

"Itu benar-benar mengabaikan semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman yang dilakukan terhadap populasi Rohingya. Bagaimana mereka bisa menilai kondisi repatriasi ketika mereka bahkan tidak berkonsultasi dengan para pengungsi," tambahnya.

Capili berpendapat bahwa di luar mandat AHA Center untuk menangani pelanggaran hak dalam laporan ini dan berharap negara-negara anggota akan memberi mereka mandat untuk mewawancarai Rohingya di Bangladesh untuk laporan selanjutnya.

Apa yang harus dilakukan di AHA Centre untuk meminta pertanggungan jawab atas laporan ini dan meminta negara-anggota akan memberi mereka mandat untuk mewawancarai Rohingya di Bangladesh untuk laporan selanjutnya.

Menjelang pertemuan puncak para menteri luar negeri ASEAN di Thailand minggu ini, kementerian luar negeri Malaysia mengatakan "penting" bagi para pemimpin Myanmar untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelecehan terhadap Rohingya.

Bersama dengan Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, Malaysia biasanya lebih lantang berbicara tentang masalah ini daripada negara tetangganya.

Tahun lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan kekerasan terhadap Rohingya sebagai "genosida" dan menawarkan anggota kelompok perlindungan.

Seminggu kemudian, dia meminta maaf kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, mengklaim komentarnya menyindir.

Bulan lalu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan dia "bersimpati" terhadap Rohingya, sebelum menambahkan: "Tetapi penampilan mereka, penampilan mereka sangat berbeda dari kita. Jika Anda dapat menerima memiliki lebih banyak dari orang-orang ini di Thailand, itu terserah anda."

Tetapi dalam upaya untuk menyelaraskan posisi berbagai negara, para menteri luar negeri pada KTT minggu ini mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan ASEAN untuk memainkan peran yang lebih besar dalam memberikan bantuan, mendukung pembangunan dan membantu dengan proses repatriasi.

Meninjau bagian terakhir, Santiago, politisi Malaysia, termasuk di antara mereka yang jengkel melihat pembicaraan tentang mengirim Rohingya kembali ketika militer yang mengusir mereka masih bertanggung jawab dan menghadapi beberapa konsekuensi atas tindakannya.

"Sangat menyebalkan melihat ASEAN sudah membicarakan repatriasi, ketika Rohingya tidak aman untuk kembali ke Myanmar," katanya. (ot)