Mohammad Javad Zarif, Menteri Lur Negeri Republik Islam Iran (Foto: VOAIndonesia)

DIALEKSIS.COM | New York - Minggu ini, di New York, Mehdi Hasan dari UPFront berbicara kepada Mohammad Javad Zarif, menteri luar negeri Republik Islam Iran, tentang Amerika Serikat (AS) yang keluar dari kesepakatan nuklir, keterlibatan negaranya dalam perang di Suriah, dan demokrasi di Iran, serta masa depan dari kesepakatan nuklir dan hubungannya dengan AS di bawah Donald Trump.  

Ditanya tentang penarikan AS dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), Zarif mengatakan, "Perjanjian nuklir adalah yang terbaik yang bisa didapat oleh AS, dan itu adalah yang terbaik yang bisa didapat Iran, dan itu adalah yang terbaik yang bisa didapat oleh masyarakat internasional." 

"Kami tidak benar-benar ingin bertemu dengan [Presiden AS Trump] karena Amerika Serikat bukan mitra negosiasi yang dapat diandalkan," kata Zarif kepada tuan rumah UpFront, Mehdi Hassan.

"Mereka selalu mengatakan bahwa kami ingin ada perjanjian dengan Iran. Sekarang mereka menarik diri dari [1955 Treaty of Amity] yang kami miliki dengan AS karena Pengadilan Internasional memutuskan untuk melawan mereka," Zarif menambahkan. "Itu memberitahu Anda bahwa apa pun yang Anda negosiasikan dengan presiden ini dan dengan pemerintahan ini, mereka tidak akan terikat dengannya."

Ditanya apakah Iran akan bertemu dengan Presiden Trump atau anggota pemerintahannya, Zarif menjawab, "Dalam politik, jangan pernah mengatakan tidak pernah. Tapi saya percaya bahwa ada kebutuhan untuk perubahan serius dalam administrasi."

Berbicara tentang kesepakatan nuklir Iran, yang ditarik AS pada Mei 2018, Zarif menegaskan kembali dukungannya untuk JCPOA.

"Kami percaya itu adalah kesepakatan yang menjadi kepentingan masyarakat internasional," katanya.

"Iran telah memberi Eropa beberapa waktu, karena mereka meminta kami untuk beberapa waktu untuk mencoba mengkompensasi keberangkatan AS dari kesepakatan nuklir," tambahnya. "Itu berarti Iran perlu menerima dividen ekonomi dari kesepakatan itu."

Zarif juga diminta untuk mengomentari dugaan kejahatan perang Bashar Al-Assad dan penggunaan senjata kimia dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah.

"Saya mengutuk siapa pun menggunakan senjata kimia," katanya.

"Kami mengutuk serangan apapun terhadap warga sipil, tidak peduli siapa yang melakukannya."

Mengenai urusan dalam negeri, Zarif ditanya apakah Iran dianggap demokrasi jika pada akhirnya telah diperintah oleh Pemimpin Tertinggi selama dua puluh sembilan tahun.

"Beberapa orang memimpin negara, negara demokratis lebih lama dari itu," katanya. "Tapi itu tidak berarti bahwa mereka bukan demokrasi".

"[Pemimpin Tertinggi] dapat diganti setiap hari oleh lembaga yang memilihnya. Dan lembaga itu dipilih oleh rakyat," tambahnya. (Aljazeera)