Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi selama protes melawan pemerintahan Nicolas Maduro di Caracas. (Foto: Manaure Quintero/Reuters)

DIALEKSIS.COM | London - Amnesty International mendesak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki Pemerintah Venezuela yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan dalam tindak kekerasan mereka terhadap protes anti-pemerintah.

Kelompok hak asasi itu, Selasa (14/5/2019), mengatakan, Pemerintah Presiden Nicolas Maduro menanggapi dengan "kebijakan penindasan yang sistematis dan luas" pada akhir Januari lalu ketika protes anti-pemerintah melanda negara itu setelah pemimpin oposisi Juan Guaido meminta konstitusi untuk menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, menyatakan pemilihan Maduro kembali pada tahun 2018 adalah tidak sah.

Lawan Maduro disiksa dan dibunuh selama protes, kata Amnesty.

"Sifat serangan ... tingkat koordinasi oleh pasukan keamanan, serta tanda-tanda pola serupa pada tahun 2014 dan 2017, membuat Amnesty International percaya bahwa pemerintah Venezuela melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan. 

Guaido terkunci dalam perebutan kekuasaan yang pahit dengan Maduro, yang mempertahankan dukungan dari Rusia, Cina dan Turki, serta sebagian besar lembaga negara, termasuk militer. 

Dia menuduh Guaido dan Amerika Serikat berusaha melakukan kudeta.

Guaido, pemimpin legislatif yang dikendalikan oposisi Venezuela, menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden pada 23 Januari. Pemimpin oposisi sejak itu telah diakui oleh lebih dari 50 negara, yang dipimpin oleh AS.

Amnesty mengirim misi pencarian fakta ke Venezuela pada bulan Februari untuk meneliti tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah yang mendahului dan mengikuti pengambilan sumpah Guaido.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di London mengatakan setidaknya 47 orang tewas selama protes dari 21 - 25 Januari. Setidaknya 33 orang ditembak mati oleh pasukan keamanan dan enam oleh pendukung pemerintah.

"Sebelas dari kematian ini adalah eksekusi di luar hukum," kata Erika Guevara, Direktur Amnesty International Amerika, yang mempresentasikan laporan di Mexico City.

"Pasukan negara mengidentifikasi orang-orang yang menonjol dalam protes di komunitas mereka, menemukan mereka dan tak lama kemudian membunuh mereka ... Beberapa dari mereka disiksa sebelum mereka terbunuh," kata laporan itu.

Lebih dari 900 orang, termasuk anak-anak, ditahan secara sewenang-wenang selama periode yang sama, katanya. Hal itu meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan ICC untuk menyelidiki. 

Tim Amnesty menemukan bahwa kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dalam "serangan yang direncanakan dan dipimpin oleh pasukan keamanan terhadap individu yang diidentifikasi sebagai atau dianggap lawan, terutama di daerah miskin."

"Maduro sendiri tahu tentang tindakan publik yang mengerikan ini dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menyelidiki mereka," katanya.

Pemerintah Maduro belum menanggapi tuduhan tersebut.(Al Jazeera)