Omar Barghouti. (Foto: Nasser Nasser/AP Photo)

DIALEKSIS.COM | Washington, DC - Seorang aktivis hak asasi manusia Palestina terkemuka dan salah seorang pendiri gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) ditolak masuk ke Amerika Serikat pada hari Rabu, meskipun memegang dokumen perjalanan yang valid.

Omar Barghouti sedang bepergian ke AS atas undangan Arab American Institute (AAI) di Washington, DC untuk berbicara di kampus New York University (NYU) DC.

Setibanya di Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Barghouti diberitahu oleh staf maskapai penerbangan bahwa Konsulat AS di kota itu diarahkan oleh Kewarganegaraan dan Layanan Imigrasi AS (USCIS) untuk menyangkal dia bepergian ke AS karena "masalah imigrasi".

Barghouti memegang dokumen perjalanan yang valid dan visa AS berlaku hingga 2021.

"Mereka hanya mengatakan itu larangan oleh layanan imigrasi AS, tidak ada yang lebih dari itu," katanya kepada Al Jazeera.

Barghouti juga dijadwalkan untuk berbicara di acara-acara publik di kampus NYU di New York, Universitas Harvard dan dengan pembuat kebijakan dan wartawan, AAI mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. Di akhir perjalanannya, ia berencana menghadiri pernikahan putrinya yang tinggal di AS.

Kesulitan Barghouti bepergian di masa lalu adalah karena pemerintah Israel membatasinya untuk keluar dan masuk ke Israel dengan tidak memperbarui dokumen perjalanannya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia menghadapi larangan oleh pemerintah AS.

"Larangan masuk AS terhadap saya, yang termotivasi secara ideologis dan politis, adalah bagian dari penindasan Israel yang meningkat terhadap pembela hak asasi manusia Palestina, Israel dan internasional dalam gerakan BDS untuk kebebasan, keadilan dan kesetaraan," kata Barghouti.

"Rezim sayap kanan Israel tidak hanya melanjutkan sistem pendudukan militer, apartheid dan pembersihan etnis yang telah berlangsung puluhan tahun; semakin meningkatkan outsourcing penindasan McCarthyite yang keterlaluan ke AS dan untuk kohort xenophobia, sayap kanan di seluruh dunia," katanya menambahkan. "Hal yang paling berharga yang dilarang oleh larangan ini dari saya, dan yang tidak dapat saya ganti rugi, adalah berada di pernikahan putri saya. Saya terluka, tetapi saya tidak terhalang."

Presiden AAI James Zogby mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "penolakan Omar untuk masuk ke AS adalah contoh terbaru dari pengabaian Administrasi Trump atas hak-hak itu".

"Setelah menghabiskan banyak waktu di sini sebagai mahasiswa dan ketika berbicara di tur, Omar mengunjungi Amerika tidak pernah menjadi masalah sebelumnya," tambahnya. "Jelas keputusan politik sewenang-wenang ini dimotivasi oleh upaya pemerintah ini untuk membungkam suara-suara Palestina."

Kedutaan Besar AS di Yerusalem dan USCIS tidak segera menanggapi permintaan Al Jazeera untuk memberikan komentar.

Zoha Khalili, seorang pengacara pada Palestine Legal, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di AS, mengatakan "upaya untuk memblokir tur berbicara Omar Barghouti menunjukkan pertemuan bersama dari dua staf penting dari penjangkauan pemerintah yang telah kita lihat meningkat terutama di bawah pemerintahan Trump : politisasi perbatasan kita dan desakan untuk menyensor dan menghukum gerakan untuk hak-hak Palestina. "

Setidaknya 27 negara di AS telah memperkenalkan undang-undang untuk memerangi aktivisme BDS, menurut Palestine Legal.

"Kebebasan berbicara sedang diserang untuk melindungi para pelanggar HAM dari kritik," kata Khalili kepada Al Jazeera.

Baru-baru ini, Maryland memberlakukan larangan pada perusahaan yang kontrak dengan bisnis yang memboikot Israel awal tahun ini.

Tahun ini, Senat AS juga mengesahkan RUU anti-BDS yang akan memungkinkan pemerintah negara bagian dan kota untuk mengakhiri kontrak dengan entitas AS yang mendukung gerakan BDS. The Hill melaporkan pada hari Rabu bahwa politisi Republik di Dewan Perwakilan Rakyat meluncurkan petisi pembebasan untuk memaksa pemungutan suara pada ukuran Senat.

"Pada saat beberapa anggota Kongres mengadvokasi RUU dan resolusi anti-BDS yang regresif, dan ketika negara-negara telah mengesahkan undang-undang yang menargetkan gerakan boikot tanpa kekerasan yang melanggar hak Amandemen Pertama kami yang dilindungi, itu mengganggu para pembuat kebijakan dan Amerika. orang tidak akan memiliki kesempatan untuk mendengar langsung dari Omar tentang pandangannya, "kata Zogby. (Al Jazeera)