Dialeksis.com - Amerika Serikat menyatakan keluar dari keanggotaan dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dianggap munafik pada Selasa (19/6).

"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi munafik dan egois yang melecehkan hak asasi manusia," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

Didampingi Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, Haley kemudian menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah upaya AS untuk mereformasi tubuh Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil.

Salah satu wacana reformasi yang dicanangkan AS adalah mengeluarkan negara anggota Dewan HAM PBB pelaku pelanggaran HAM.

"Reformasi ini diperlukan untuk membuat dewan itu menjadi badan advokasi HAM yang serius," tutur Haley.

Melanjutkan pernyataannya, Haley berkata, "Sejak lama, Dewan HAM menjadi pelindung pelanggar HAM, dan menjadi tangki septik bias politik. Sayangnya, sekarang terlihat bahwa desakan kami untuk reformasi tak digubris."

Dibentuk pada 2006 untuk melindungi HAM dunia, Dewan HAM PBB memang dianggap kerap mengeluarkan keputusan dan laporan yang berbenturan dengan prioritas AS.

Haley menyinggung bahwa selama ini Dewan HAM PBB sangat menaruh perhatian pada sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. 

Sementara itu, Dewan HAM PBB dianggap sangat jarang menyinggung pelanggaran yang dilakukan oleh musuh AS, seperti Venezuela atau Kuba.

Mengamini pernyataan Haley, Pompeo berkata, "Sikap dewan yang terus menerapkan bias terhadap Israel tak dapat diterima. Sejak dibentuk, dewan ini mengadopsi resolusi mengecam Israel lebih banyak ketimbang seluruh dunia jika disatukan."

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyayangkan keputusan AS ini dengan berkata, "Arsitektur HAM PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh penjuru dunia."

Human Rights Watch (HRW) pun mengkritik keputusan AS ini. Menurut mereka, ketidakhadiran AS dalam Dewan HAM PBB membuat pemerintah lain kesulitan menyoroti sejumlah masalah HAM serius.

"Penarikan diri pemerintahan Trump adalah cermin kesedihan dari kebijakan HAM satu dimensi mereka: membela pelanggaran Israel dari kritik ketimbang hal lainnya," ucap Direktur Eksekutif HRW, Kenneth Roth.

Menutup pernyataan itu, Roth mengatakan, "Dewan HAM PBB memegang peranan penting di sejumlah negara, seperti Korea Utara, Suriah, Myanmar, Sudah Selatan, tapi yang dipedulikan Trump hanya membela Israel."