DIALEKSIS.COM I Juba - Dana senilai US$16 juta atau sekitar Rp231 miliar dianggarkan oleh Pemerintah Sudan Selatan agar 400 anggota parlemen bisa memiliki mobil. Sehingga bersumber dari anggaran ini, setiap anggota parlemen akan menerima pinjaman sejumlah US$40.000 atau Rp587 juta. 

Kepada BBC Newday, juru bicara presiden Ateny Wek Ateny menyatakan bahwa "Anggaran ini bisa dipahami karena tak semestinya anggota parlemen memakai sepeda motor". Ungkapnya.

Selain itu dia juga menambahkan bahwa "Mobilitas adalah bagian dari hak anggota parlemen."

Dana tersebut telah menjadi bagian dari anggaran nasional tahun ini, namun hanya bersifat pinjaman dan harus lunas dalam waktu lima tahun. 

Dan bukan yang pertama kali, pemerintah telah meluncurkan program yang sama pada tahun 2005 dan 2009 yang lalu. 

Sementara itu, sejumlah pihak menuduh pemerintah mengalokasikan 'dana mobil' sebagai hadiah untuk para anggota parlemen karena telah menunda penyelenggaraan pemilu. Namun, pemerintah mengatakan pemilu tak bisa dilangsungkan karena perang saudara yang belum mereda.

Ditempat terpisah, dalam beberapa hari ini di media sosial, warga Sudan Selatan resah dan menyatakan kekhawatirannya terkait pemberian kendaraan kepada 400 anggota parlemen tersebut.

Tidak pantas

James Kolok seorang pegiat hak asasi manusia di Sudan Selatan, mengatakan ia terkejut ketika mengetahui negaranya memiliki dana pinjaman untuk anggota parlemen, sementara untuk membayar pegawai negeri sipil dan memberikan layanan umum lainnya menghadapi kesulitan.

"Adalah tidak patut bagi pemerintah untuk memberikan dana ini saat negara sebenarnya sedang menangis karena berbagai masalah yang menghimpit semua orang, termasuk anak-anak, anda dapat melihatnya sendiri," kata Kolok seperti dilaporkan PM News.

Selama lima tahun terakhir, ekonomi Sudan Selatan dihancurkan oleh adanya perang saudara. Dan permulaan bulan ini, sebuah laporan PBB memperingatkan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan saat konflik, dan kemungkinan dapat dipandang sebagai kejahatan perang.

Puluhan ribu orang telah terbunuh dalam perang berdarah tersebut. PBB sendir juga menyatakan bahwa konflik tersebut kemungkinan dapat dipandang sebagai kejahatan perang. (BBC)