Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menanggapi ancaman Presiden Donald Trump terhadap negaranya. Foto: Reuters/Charly Triballeau
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, meminta Dewan Keamanan PBB mengambil sikap tegas menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan siap menyerang Iran jika negosiasi soal program nuklir gagal. Permintaan itu disampaikan Iravani melalui surat resmi yang dikirim ke DK PBB dan Sekjen PBB.
Dalam suratnya, Iravani menilai pernyataan Trump merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan mendesak Dewan Keamanan "menolak secara tegas setiap penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan" oleh AS.
Ia juga mengingatkan kewajiban negara anggota tetap DK PBB untuk mematuhi Piagam dan mempertimbangkan konsekuensi serius apabila terjadi agresi militer.
Iravani menegaskan bahwa ancaman yang diarahkan oleh Trump termasuk pernyataan tentang armada kapal perang yang bergerak menuju wilayah Iran bukanlah insiden tunggal. Menurutnya, pernyataan itu merupakan bagian dari pola tekanan, intimidasi, dan aktivitas yang menurut Iran bersifat "destabilisasi" dan melanggar hukum internasional. Dalam surat itu Iran juga menegaskan haknya untuk membela diri berdasarkan hukum internasional dan menyatakan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, serta keselamatan rakyatnya.
Pernyataan Trump muncul lewat platformnya, di mana ia menulis bahwa "armada besar" tengah menuju Iran dan berharap Tehran segera “duduk di meja perundingan” untuk menegosiasikan kesepakatan yang adil tanpa senjata nuklir.
Ia memperingatkan bahwa waktu hampir habis, dan ancaman akan berlanjut jika Iran menolak bernegosiasi. Pernyataan serupa juga diberitakan oleh sejumlah media internasional.
Kehadiran kekuatan laut AS di kawasan Teluk turut mendapat sorotan. Laporan-laporan terakhir menyebut jumlah kapal perang AS di wilayah Timur Tengah meningkat disebutkan ada sekitar 10 kapal perang yang beroperasi di kawasan itu sebagai bagian dari penempatan militer yang dinilai Washington sebagai langkah pencegahan. Iran menanggapi penempatan tersebut dengan kewaspadaan dan menegaskan kesiapan merespons apabila terjadi agresi.
Analis menilai eskalasi retorika antara Washington dan Tehran berisiko memperbesar ketegangan regional, terutama di tengah situasi domestik Iran yang sensitif dan dinamika geopolitik kawasan. PBB, sebagai badan internasional yang memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kini mendapat tekanan diplomatik dari Tehran untuk turun tangan meredam ketegangan tersebut.
Duta Besar Iravani meminta agar DK PBB dan Sekjen menegakkan tanggung jawab konstitusional mereka dengan mengecam segala bentuk ancaman untuk menggunakan kekuatan serta segala tindakan yang mengarah pada intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. Permintaan Iran ini menambah daftar panjang komunikasi diplomatik antara Tehran dan lembaga internasional sejak peningkatan kebijakan “tekanan maksimum” dan pernyataan-pernyataan keras dari pejabat AS belakangan ini.
Situasi ini berlanjut dinamis. Kami akan memantau perkembangan pernyataan resmi dari Dewan Keamanan PBB, pernyataan Gedung Putih, serta reaksi diplomatik dari negara-negara anggota DK PBB yang mungkin memengaruhi langkah selanjutnya.
Sebelumnya
