Bendera Israel. [Dok. Pinterest]

DIALEKSIS.COM - Dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar Israel , diplomat Rusia menyebut negara Zionis itu bertanggung jawab atas kerusuhan di Timur Tengah dan membela Iran serta sekutunya.

"Masalah di kawasan itu (Timur Tengah) bukanlah aktivitas Iran," kata duta besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov kepada Jerusalem Post yang kemudian dibagikan oleh kedutaan Moskow di Tel Aviv.

"Ini adalah kurangnya pemahaman antara negara dan ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB dalam konflik Israel-Arab dan Israel-Palestina," imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (9/12/2020).

Israel terus mencaplok dan menetap di seluruh wilayah yang dianggap wilayah Palestina oleh PBB. Kekerasan antara kedua belah pihak telah menghalangi upaya perdamaian selama beberapa dekade, meskipun perselisihan antara Israel dan Iran, bersama dengan mitra pro-Palestina seperti gerakan Hizbullah Lebanon, telah diutamakan.

Tetapi Viktorov menepis kekhawatiran Israel terhadap rencana Hizbullah seperti infiltrasi dan serangan roket. Sebaliknya ia menunjuk ke operasi reguler Israel terhadap kelompok itu dan aset Iran lainnya yang dicurigai di negara-negara seperti tetangga Suriah.

"Israel menyerang Hizbullah, Hizbullah tidak menyerang Israel," kata Viktorov, dengan alasan tidak ada bukti Hizbullah menciptakan terowongan yang ditemukan Israel di sepanjang perbatasan utara yang diperebutkan dengan Lebanon.

Newsweek baru-baru ini berbicara dengan pejabat Israel dan Hizbullah yang mengatakan mereka siap untuk kemungkinan konflik lain di antara mereka karena ketegangan memuncak. Menanggapi serangan Israel di Suriah, misi Damaskus untuk PBB menyatakan kepada Newsweek bulan lalu bahwa negara-negara, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB, harus melawan agresi semacam itu.

Viktorov mengindahkanseruan itu.

Dia mengatakan Israel tidak boleh menyerang wilayah kedaulatan anggota PBB. Dia mengakui bahwa Israel memberi Rusia pemberitahuan sebelumnya sebelum serangan semacam itu karena koordinasi adalah tentang keselamatan militer Rusia di Suriah, tetapi ia menekankan: "Tidak mungkin kami menyetujui serangan Israel di Suriah, tidak pernah di masa lalu dan tidak pernah di masa depan."

Dinamika antara Rusia, Iran, dan Israel terbukti kompleks di Suriah. Moskow dan Teheran berkoordinasi erat dalam upaya bersama mereka untuk mendukung Damaskus dalam perang selama hampir satu dekade melawan pemberontak dan kelompok militan seperti Negara Islam (ISIS), tetapi kepentingan mereka tidak selalu sejalan.

Namun, Rusia sebagian besar menyalahkan kekuatan asing yang bertindak di Suriah tanpa dukungan pemerintah yang mengganggu pekerjaan untuk mencapai perdamaian di negara yang dilanda perang itu. Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memuji upaya Moskow untuk "mematahkan punggung" terorisme di Suriah sejak intervensi militer 2015 di sana, dan mengkritik kehadiran Amerika Serikat (AS) di negara itu.

"Tugas untuk menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi jutaan warga Suriah, yang telah selamat dari perang yang menghancurkan itu, semakin mengemuka. Ini membutuhkan partisipasi dari seluruh komunitas dunia," kata Lavrov dalam Dialog Mediterania 2020 di Roma.

"Kami dengan menyesal harus menyatakan bahwa dalam menanggapi perubahan konstruktif dalam penyelesaian politik, Damaskus menerima kehadiran ilegal pasukan AS di wilayahnya, yang secara terang-terangan digunakan untuk mendorong separatisme dan untuk menghalangi pemulihan persatuan negara," cetusnya.

Diplomat top Rusia itu berbicara secara khusus menentang sanksi intensif AS yang dijatuhkan terhadap pemerintah Suriah selama pandemi Covid-19, yang telah mendatangkan malapetaka lebih lanjut pada runtuhnya ekonomi Suriah.

"Barat menunjukkan standar ganda yang menolak bantuan untuk Suriah, bahkan ketika masalah kemanusiaan diangkat," ucap Lavrov.

"Di tengah pandemi, Barat berpegang teguh pada kebijakan ekonomi yang mencekik Suriah," imbuhnya.

Meskipun Washington tidak menentang kehadiran Moskow di Suriah, mereka berupaya menarik pasukan yang terkait dengan Teheran, seperti yang telah dikomunikasikan Departemen Luar Negeri AS kepada Newsweek. (SINDOnews)