DIALEKSIS.COM | Dunia - Dengan perekonomiannya yang sedang terpuruk, Jerman kini bergulat untuk menemukan jalan keluar dari krisis anggaran setelah pengadilan membatalkan miliaran dana untuk proyek-proyek energi bersih dan bantuan bagi perusahaan-perusahaan dan konsumen yang menghadapi tagihan listrik yang tinggi akibat perang Rusia di Ukraina.

Kanselir Olaf Scholz berencana untuk menjelaskan bagaimana ia dan koalisi pemerintahannya yang berselisih bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam pidatonya di parlemen pada hari Selasa (28/11/2023). 

Pemerintah harus segera melakukan pemotongan dalam rencana belanja negara yang hampir selesai untuk tahun depan, kata para analis, yang selanjutnya dapat memperlambat perekonomian negara yang sudah menjadi negara dengan kinerja terburuk di dunia ini.

Namun, solusi jangka panjang bisa memakan waktu bertahun-tahun, mungkin hingga setelah pemilu nasional berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 2025. Hal ini terjadi karena batasan hukum yang ketat terhadap pinjaman yang disebutkan dalam keputusan pengadilan tanggal 15 November diabadikan dalam konstitusi negara tersebut, dan ada dua hal yang harus dilakukan. diperlukan sepertiga mayoritas di parlemen untuk melunakkannya.

Para ekonom mengatakan pemotongan belanja hanya akan menambah tantangan yang dihadapi negara dengan perekonomian terbesar di Eropa ini setelah Rusia menghentikan pasokan gas alam murah yang digunakan untuk bahan bakar pabrik-pabriknya, menekan dunia usaha dan menaikkan biaya hidup rumah tangga yang membayar lebih untuk energi.

“Kami secara sukarela mengikat tangan kami ke belakang, dan kami akan bertanding tinju,” kata Wakil Rektor Robert Habeck pada hari Jumat, seraya mengatakan bahwa peraturan utang berasal dari masa ketika perdamaian berkuasa dan perubahan iklim tidak ditanggapi dengan serius.

Menyinggung investasi besar-besaran pemerintah dalam teknologi ramah lingkungan yang dilakukan oleh AS dan Tiongkok, ia menambahkan, “Negara-negara lain tidak punya hak untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan kami bahkan tidak bisa menggunakan tangan kami. Sudah jelas bagaimana hal itu akan berakhir.”

Mahkamah Konstitusi Jerman telah membatalkan pengeluaran sekitar 60 miliar euro ($65 miliar) untuk tahun ini dan tahun depan. Dikatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengalihkan dana bantuan COVID-19 yang belum terpakai untuk meningkatkan proyek pembangkit listrik tenaga angin dan surya, membantu tagihan energi, dan mendorong investasi dalam produksi chip komputer.

Konstitusi membatasi defisit sebesar 0,35% dari output perekonomian, meskipun pemerintah dapat melampaui defisit tersebut jika tidak terjadi keadaan darurat, seperti pandemi.

Keputusan tersebut juga dapat diterapkan pada belanja nasional dan daerah lainnya berdasarkan manuver akuntansi yang kini ditolak, yaitu mencakup perkiraan belanja sebesar 130 miliar euro hingga tahun 2027.

Sebagian dari belanja yang tidak diperbolehkan telah digunakan tahun ini. Untuk mematuhi keputusan tersebut, pemerintah mengubah anggaran tahun 2023 dengan mengumumkan keadaan darurat, dengan alasan terhentinya pasokan gas alam di Rusia dan harga energi yang lebih tinggi.

Tanpa adanya deklarasi darurat lagi pada tahun depan, pemerintah harus berusaha keras untuk menutupi kekurangan sekitar 30 miliar hingga 40 miliar euro �“ ditambah 20 miliar hingga 30 miliar euro pada tahun 2025 �“ dibandingkan dengan rencana sebelumnya, menurut Holger Schmieding, kepala ekonom di Berenberg bank.

Sebagian pengeluaran dapat dialihkan ke kemitraan publik-swasta atau diambil alih oleh bank pembangunan negara. Tapi fudges itu hanya akan berlaku sejauh ini. Pada akhirnya, pengeluaran dapat dikurangi sebanyak 0,5% dari output ekonomi tahunan untuk dua tahun anggaran berikutnya, kata Schmieding.

Batasan utang tersebut diberlakukan pada tahun 2009 setelah pemerintah menumpuk pembayaran utang untuk membangun kembali bekas Jerman Timur setelah Jerman bersatu kembali pada akhir Perang Dingin dan ketika pendapatan pajak menurun selama krisis keuangan global dan Resesi Hebat tahun 2007-2009.

Bertahun-tahun setelahnya, Jerman menyeimbangkan anggarannya atau bahkan mengalami surplus kecil karena perekonomiannya bergantung pada gas alam Rusia yang murah dan meningkatnya ekspor mobil mewah dan mesin industri, dengan Tiongkok yang berkembang pesat menjadi pasar utama. Para ekonom mengatakan pemerintah berhemat pada investasi di bidang infrastruktur, energi terbarukan, dan digitalisasi - kesenjangan yang kini coba diperbaiki.

Dampak buruknya telah membuat Jerman diproyeksikan menjadi negara dengan kinerja ekonomi terburuk tahun ini, menyusut sebesar 0,5%, menurut Dana Moneter Internasional (IMF).

Prospek untuk tahun depan hanya sedikit lebih baik. Industri sedang berjuang dengan harga energi dan kurangnya tenaga kerja terampil, sementara produsen mobil Tiongkok menantang Volkswagen, BMW dan Mercedes-Benz Jerman dan memiliki rencana untuk memperluas penjualan di seluruh Eropa.

Perdebatan anggaran ini ironis karena Jerman memiliki tumpukan utang jangka panjang terkecil di antara negara-negara demokrasi maju Kelompok Tujuh, dengan utang sebesar 66% dari produk domestik bruto. Bandingkan dengan 102% di Inggris, 121% di AS, 144% di Italia, dan 260% di Jepang.

Pengeluaran yang sekarang dilarang tersebut ditujukan untuk mengatasi beberapa masalah jangka panjang yang mengganggu pertumbuhan ekonomi, seperti kebutuhan untuk berinvestasi pada sumber energi terbarukan yang terjangkau seperti angin, tenaga surya, dan hidrogen. Hal ini menimbulkan seruan dari beberapa pihak untuk melonggarkan batas utang karena membatasi respons pemerintah terhadap tantangan baru.

Namun koalisi Scholz yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas yang pro-bisnis tidak memiliki dua pertiga mayoritas untuk melakukan hal tersebut tanpa oposisi konservatif, Partai Kristen Demokrat, yang mengajukan gugatan hukum terlebih dahulu.

Namun beberapa gubernur negara bagian yang merupakan oposisi mengatakan batas utang harus dilonggarkan. Wali Kota Berlin Kai Wegener, yang merupakan anggota Partai Kristen Demokrat, mengatakan ketentuan tersebut merupakan “penghambatan masa depan.” [ABC News]