DIALEKSIS.COM | Riyadh - Para pemimpin dan pejabat Teluk bertemu di Riyadh untuk KTT Dewan Kerjasama Teluk (GCC) pada hari Minggu sebagai krisis diplomatik besar yang terus melanda kawasan itu.

Pertemuan KTT GCC ke-39 di buat di tengah blokade yang sedang berlangsung di Qatar yang diberlakukan pada Juni 2017, oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir.

kelompok negara - negara teluk itu menuduh Qatar mendukung "terorisme". Qatar membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot itu bertujuan untuk melanggar kedaulatannya.

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tidak hadir. Sebaliknya, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, dikirim untuk mewakili negara pada pertemuan tersebut.

Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa mengkritik keputusan Sheikh Tamim.

"Emir Qatar seharusnya menerima tuntutan yang adil [dari negara-negara yang memboikot] dan menghadiri KTT," kata Al Khalifa di sebuah posting Twitter pada hari Minggu.

"Qatar dapat membuat keputusan sendiri dan menghadiri KTT Kuwait [tahun lalu] sementara para pemimpin negara-negara boikot tidak," kata Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, direktur kantor informasi di kementerian luar negeri Qatar.

Analis mengatakan masih belum jelas bagaimana KTT akan mempengaruhi perselisihan yang sedang berlangsung, karena tubuh "sebagian besar simbolis" telah bertahun-tahun mengabaikan peran fungsionalnya membangun hubungan yang lebih erat antara negara-negara anggota.

"Sejak krisis [GCC] pertama pada tahun 2014, dewan menunjukkan ketidakmampuannya untuk menengahi atau memiliki peran signifikan dalam mengurangi ketegangan antara ... negara-negara anggota," Luciano Zaccara, seorang peneliti politik Teluk di Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera.