DIALEKSIS.COM | Amerika - Facebook mengatakan telah menghapus ratusan halaman dan akun di Myanmar dengan tautan yang tersembunyi ke militer negara itu, ketika raksasa media sosial itu berebut untuk menanggapi kritik atas kegagalannya untuk mengendalikan perkataan yang mendorong kebencian dan informasi yang salah. 

Platform online, situs Myanmar yang paling populer dan berpengaruh, telah lama diserang karena tanggapannya yang tidak efektif terhadap pos-pos kejahatan, terutama terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Tahun lalu, masalah itu mencapai ketinggian baru ketika pasukan keamanan Myanmar mendorong lebih dari 720.000 Rohingya ke Bangladesh selama penumpasan brutal yang menyaksikan militer melakukan pembunuhan massal dan perkosaan geng dengan "niat genosida", menurut para penyelidik PBB - sama seperti tidak memanusiakan materi tentang kelompok yang dianiaya tersebar di situs.

Pada bulan Maret, para ahli hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa Facebook telah memainkan "peran menentukan" dalam menyebarkan pidato kebencian terhadap Rohingya.

"Ini telah ... secara substansial berkontribusi pada tingkat kepincangan dan pertikaian dan konflik, jika Anda mau, dalam masyarakat. Ujaran kebencian tentunya, dan pasti, bagian dari itu. Sejauh menyangkut situasi Myanmar, media sosialnya adalah Facebook, dan Facebook adalah media sosial, "Marzuki Darusman, ketua Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar, mengatakan pada saat itu.

Pada hari Rabu, Facebook mengatakan sekitar 425 halaman, 17 grup, 135 akun dan 15 akun Instagram telah dihapus. Ada yang menyamar sebagai halaman berita, hiburan, kecantikan, dan gaya hidup yang independen, tetapi kenyataannya memiliki kaitan dengan militer atau halaman yang sebelumnya dihapus.

Ini adalah penghapusan halaman Facebook yang ketiga dan akun untuk apa yang mereka sebut "perilaku tidak autentik terkoordinasi" di Myanmar setelah penghapusan pada bulan Agustus dan Oktober.

Biksu-biksu nasionalis garis keras dan bahkan jenderal-jenderal tertinggi angkatan darat termasuk di antara para pengguna yang masuk daftar hitam oleh situs media sosial tahun ini.

Facebook mengatakan tidak ingin orang atau organisasi "membuat jaringan akun untuk menyesatkan orang lain tentang siapa mereka, atau apa yang mereka lakukan," menambahkan bahwa satu halaman memiliki 2,5 juta pengikut. Beberapa halaman yang dihapus disebut "Down for Anything", "Let's Laugh Casually", dan "We Love Myanmar".

Platform tersebut telah berusaha memperbaiki reputasinya yang rusak, dengan meningkatkan kecepatan muatan kebencian diturunkan dan bersumpah untuk meningkatkan peninjau bahasa Myanmar pada staf menjadi 100 pada akhir 2018.

Tapi kritikus mengatakan ini tidak cukup untuk mengawasi beberapa akun Facebook 20m di negara ini, yang banyak di tambal sulam dengan bahasa daerah.

Sebuah laporan independen yang ditugaskan pada bulan lalu oleh Facebook menyimpulkan bahwa negara pada akhirnya bertanggung jawab atas pelanggaran hak, tetapi perusahaan seharusnya melakukan lebih banyak untuk mencegah platform dari digunakan untuk menggerakkan divisi dan menghasut kekerasan offline.

Ini juga memperingatkan bahwa pemilu 2020 Myanmar kemungkinan akan menjadi titik nyala untuk penyalahgunaan dan misinformasi.

Sebagian besar orang di Myanmar hanya online dalam beberapa tahun terakhir, ketika penggunaan ponsel cerdas melonjak, ketika negara itu membuka diri ke dunia luar setelah beberapa dekade pemerintahan militer yang terisolasi.

Pemerintah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi - yang dalam perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak nyaman dengan militer - telah mendapat kecaman karena tidak melakukan tindakan yang cukup untuk membela Rohingya.

Aung San Suu Kyi, seorang pemenang Nobel perdamaian, telah dicopot dari serangkaian penghargaan internasional dalam satu tahun terakhir atas tanggapannya terhadap krisis Rohingya.