Pemimpin populis anti-Islam Belanda Geert Wilders telah membatalkan upayanya menjadi perdana menteri, meskipun partainya meraih kemenangan dramatis dalam pemilu 2023. [Foto: EPA-EFE/REX]

DIALEKSIS.COM | Belanda - Pemimpin populis anti-Islam Belanda Geert Wilders telah membatalkan upayanya menjadi perdana menteri, meskipun partainya meraih kemenangan dramatis dalam pemilu 2023.

“Saya hanya bisa menjadi perdana menteri jika semua partai dalam koalisi mendukung. Bukan itu masalahnya,” tulisnya di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya meraih suara terbanyak tahun lalu, namun memerlukan dukungan partai lain untuk membentuk koalisi. Pembicaraan berlanjut dengan tiga partai lainnya mengenai bentuk pemerintahan baru.

Negosiator yang memimpin putaran terakhir perundingan, yang berakhir pada hari Selasa (12/3/2024), menyampaikan laporannya kepada parlemen pada hari Kamis (14/3/2024).

"Saya menginginkan kabinet sayap kanan. Lebih sedikit suaka dan imigrasi. Rakyat Belanda adalah yang utama. Kecintaan terhadap negara dan pemilih saya sangat besar dan lebih penting daripada posisi saya sendiri," tulis Wilders dalam postingannya pada Rabu (13/3/2024) malam.

Wilders (60) telah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam pembicaraan dengan partai liberal sayap kanan VVD, Kontrak Sosial Baru (NSC) dan partai petani BBB untuk mencoba membentuk pemerintahan koalisi.

Pekan ini, para pemimpin dari ketiga partai tersebut bersikeras bahwa satu-satunya cara agar mereka bersedia maju adalah jika keempat pemimpin partai tersebut sepakat untuk tidak mengambil peran dalam pemerintahan, menurut lembaga penyiaran publik Belanda, NOS.

Belum jelas apakah angka kompromi untuk jabatan perdana menteri telah muncul.

Perdebatan di parlemen mengenai masalah ini juga diperkirakan akan terjadi pada hari Kamis ketika pemimpin pembicaraan antara keempat partai tersebut, Kim Putters, akan memaparkan temuannya.

Dia diperkirakan akan mengumumkan bahwa partai-partai tersebut siap membentuk pemerintahan minoritas dengan "kabinet ekstra-parlementer", yang berarti bahwa tidak satupun dari empat pemimpin partai tersebut akan menduduki jabatan menteri, namun tetap sebagai anggota parlemen.

Siapa yang akan menjadi perdana menteri dan siapa yang akan menjabat di kabinet masih belum jelas. Setelah 14 tahun di bawah kepemimpinan Mark Rutte, pemerintahan Belanda berikutnya akan memiliki lebih banyak tokoh sebagai perdana menteri, sementara menteri-menterinya dapat diambil dari luar maupun dari dalam politik.

Kabinet seperti itu disukai oleh pemimpin Kontrak Sosial Baru Pieter Omtzigt dan pemimpin liberal VVD Dilan Yesilgöz. Parlemen akan diberikan daftar singkat kebijakan yang harus dipatuhi, sehingga memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada parlemen, meskipun cara kerjanya masih belum jelas.

Terakhir kali perdana menteri tidak berasal dari partai terbesar di pemerintahan Belanda adalah pada tahun 1980-an. Dan terakhir kali seorang perdana menteri Belanda tidak menjadi pemimpin salah satu partai yang berkuasa adalah pada tahun 1918, menurut media Belanda.

Kemenangan PVV tahun lalu tidak hanya mengguncang politik Belanda, namun juga berdampak di seluruh Eropa karena Belanda adalah salah satu anggota pendiri Uni Eropa. [bbc]