Gerakan Perlawanan Demonstran ke Raja, Pasang Plakat 'Negara Milik Rakyat'
Font: Ukuran: - +
[FOTO: AFP/VIVEK PRAKASH]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Para pengunjuk rasa anti-pemerintahan di Thailand menempelkan plakat di lapangan sebelum Istana Kerajaan, Bangkok, Minggu (20/9). Plakat yang ditempel menyatakan bahwa negara adalah milik rakyat, bukan milik Raja Thailand.
Plakat itu ditanam di dalam sebuah lubang yang telah dibuat sebelumnya, tak lama setelah matahari terbit. "Saat fajar [matahari terbit pada] 20 September, di sini lah orang-orang menyatakan bahwa negara ini adalah milik rakyat," demikian isi tulisan dalam plakat tersebut, melansir Associated Press.
"Bangsa ini bukan hanya milik satu orang, tapi milik kita semua. Oleh karena itu, saya ingin meminta roh-roh suci untuk tinggal bersama kami dan memberkati kemenangan rakyat," ujar salah satu pengunjuk rasa, Parit Chirawak.
Plakat yang ditanam sendiri merujuk pada plakat kuningan asli yang sebelumnya sempat tertanam selama beberapa dekade di Royal Plaza Bangkok. Plakat asli itu memperingati akhir dari absolutisme kerajaan pada 1932 setelah revolusi yang mengubah kerajaan menjadi monarki konstitusional. Namun, plakat asli itu menghilang secara misterius pada 2017 lalu.
Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa plakat tersebut menjadi simbol dari sejarah politik Thailand yang lebih luas.
Namun, hingga saat ini, pejabat istana belum memberikan komentar atas pemasangan plakat tersebut.
Sebagaimana diketahui, Thailand telah dirudung aksi protes hampir setiap hari selama dua bulan ke belakang. Aksi protes menyuarakan keinginan akan mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, seorang mantan panglima militer yang mendalangi kudeta 2014.
Sebelum pemasangan plakat, para pengunjuk rasa menghabiskan hari Sabtu (19/9) dengan menggelar unjuk rasa di lapangan bersejarah Sanam Luang, Bangkok.
Pihak berwenang memperkirakan sebanyak 18 ribu orang turun ke jalan mengikuti aksi demonstrasi. Angka ini menjadikannya sebagai demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di Thailand sejak kudeta 2014 [cnn].