Ilustrasi Google. [Foto: net]

DIALEKSIS.COM | Dunia - Seorang hakim di Amerika Serikat telah memutuskan bahwa Google menghabiskan miliaran dolar untuk menciptakan monopoli ilegal bagi mesin pencarinya, mengeksploitasi dominasinya untuk menghancurkan persaingan dan menghambat inovasi.

Keputusan penting hari Senin (5/8/2024) bahwa Google melanggar undang-undang antimonopoli menandai keberhasilan besar pertama bagi otoritas AS dalam melawan dominasi Big Tech, yang telah mendapat kecaman dari seluruh spektrum politik.

“Pengadilan mencapai kesimpulan berikut: Google adalah perusahaan monopoli, dan telah bertindak sebagai perusahaan untuk mempertahankan monopolinya,” tulis Hakim Distrik AS Amit Mehta dalam putusannya setebal 277 halaman.

Dominasi Google di pasar pencarian merupakan bukti monopolinya, menurut putusan tersebut.

"Google menikmati 89,2 persen pangsa pasar untuk layanan pencarian umum, yang meningkat menjadi 94,9 persen pada perangkat seluler”, kata putusan tersebut.

Jaksa Agung AS Merrick Garland menyebut keputusan tersebut sebagai “kemenangan bersejarah bagi rakyat Amerika”, seraya menambahkan bahwa “tidak ada perusahaan,  tidak peduli seberapa besar atau berpengaruh, yang kebal hukum”.

Keputusan tersebut merupakan kemunduran besar bagi Google dan perusahaan induknya, Alphabet, yang berpendapat bahwa popularitasnya berasal dari keinginan konsumen yang sangat besar untuk menggunakan mesin pencari yang telah menjadi identik dengan pencarian daring.

Mesin pencari Google memproses sekitar 8,5 miliar kueri setiap hari di seluruh dunia, hampir dua kali lipat volume hariannya dari 12 tahun lalu, menurut sebuah studi terbaru oleh perusahaan investasi BOND.

Presiden urusan global Google, Kent Walker, mengatakan perusahaan akan mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan mencatat bahwa Mehta telah mencirikan Google sebagai mesin pencari terbaik di industri tersebut.

“Mengingat hal ini, dan bahwa orang-orang semakin mencari informasi dengan semakin banyak cara, kami berencana untuk mengajukan banding,” kata Walker.

Putusan tersebut membuka jalan bagi persidangan kedua untuk menentukan kemungkinan penyelesaian, mungkin termasuk pembubaran Alphabet, yang akan mengubah lanskap dunia periklanan daring yang telah didominasi Google selama bertahun-tahun.

Putusan tersebut merupakan keputusan besar pertama dalam serangkaian kasus yang menangani dugaan monopoli di Big Tech termasuk Meta, yang memiliki Facebook dan Instagram, Amazon dan Apple. Kasus Google, yang diajukan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, diajukan ke hadapan hakim dari September hingga November tahun lalu. 

Senator Amy Klobuchar, seorang Demokrat yang mengepalai subkomite antimonopoli Komite Kehakiman Senat, mengatakan fakta bahwa kasus tersebut berlanjut di berbagai pemerintahan menunjukkan dukungan bipartisan yang kuat untuk penegakan hukum antimonopoli. 

"Ini adalah kemenangan besar bagi rakyat Amerika bahwa penegakan hukum antimonopoli masih berlaku dan berjalan baik dalam hal persaingan," katanya. "Google adalah perusahaan monopoli yang merajalela." 

Kasus tersebut menggambarkan Google sebagai pengganggu teknologi yang secara metodis menggagalkan persaingan untuk melindungi mesin pencari yang telah menjadi pusat dari mesin periklanan digital yang menghasilkan pendapatan hampir $240 miliar tahun lalu.

Pengacara Departemen Kehakiman berpendapat bahwa monopoli Google memungkinkannya untuk mengenakan harga yang sangat tinggi kepada pengiklan sambil juga menikmati kemewahan karena tidak harus menginvestasikan lebih banyak waktu dan uang untuk meningkatkan kualitas mesin pencarinya, sebuah pendekatan longgar yang merugikan pengguna. 

Putusan Mehta menyoroti miliaran dolar yang dihabiskan Google setiap tahun untuk memasang mesin pencarinya sebagai opsi default pada ponsel dan gadget elektronik baru. Pada tahun 2021 saja, Google menghabiskan lebih dari $26 miliar untuk mengunci perjanjian default tersebut, kata hakim.

Namun, para ahli mengatakan proses banding kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun, dan hal itu kemungkinan akan menunda dampak langsung apa pun pada pengguna dan pengiklan. [aljazeera]