Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri. Foto: ApaImages

DIALEKSIS.COM | Gaza - Kelompok perlawanan Hamas dikabarkan menerima resolusi gencatan senjata yang diputuskan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB. Mereka pun bersedia untuk bernegosiasi lebih lanjut. 

Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengungkapkan pihaknya akan mendiskusikan rincian resolusi tersebut. Zuhri meminta Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi resolusi itu.

"Kami menerima resolusi DK PBB terkait gencatan senjata, penarikan pasukan Israel, dan pertukaran sandera di Gaza dengan tahanan Palestina di Israel," kata Zuhri, dilansir Reuters, Selasa, 11 Juni 2024. 

Ia menambahkan, "Pemerintah AS kini menghadapi ujian nyata untuk melaksanakan komitmennya dalam memaksa pendudukan [Israel] untuk segera mengakhiri perang sebagai implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB."

Sebelumnya, DK PBB menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat untuk mengadakan gencatan senjata di Gaza. Resolusi itu diadopsi dengan 14 negara mendukung, sementara Rusia memilih abstain.

DK PBB menyambut baik proposal gencatan senjata baru dari Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei lalu, yang diterima Israel. Resolusi itu menyerukan Hamas juga menerimanya serta mendesak kedua pihak menerapkan ketentuannya sepenuhnya.

Rencana gencatan senjata berlangsung dalam tiga fase. Fase pertama mencakup gencatan senjata segera, penuh, dan menyeluruh dengan pembebasan sandera, termasuk perempuan, orang lanjut usia, dan korban luka. 

Fase kedua untuk mengakhiri permusuhan permanen dengan imbalan pembebasan semua sandera lainnya di Gaza dan penarikan total pasukan Israel. Fase terakhir meliputi rencana rekonstruksi besar-besaran Gaza dalam beberapa tahun ke depan dan mengembalikan sisa sandera di Jalur Gaza ke Israel.