DIALEKSIS.COM | Jakarta - Saat kekhawatiran mengenai varian Omicron merebak, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau orang yang belum tuntas vaksin dan kelompok rentan agar tak bepergian ke area di mana ada penularan Covid-19 di tengah masyarakatnya.

"Orang yang belum divaksin penuh atau tak pernah terinfeksi corona, juga orang dengan risiko tinggi kematian atau gejala parah, termasuk yang berusia 60 tahun ke atas, atau yang punya komorbid yang meningkatkan risiko Covid-19 parah, disarankan menunda perjalanan ke area di mana ada penularan di tengah masyarakat," demikian pernyataan WHO di situs resminya.

Dalam pernyataan ini, WHO menggunakan istilah area "Community Transmission" yang berarti kondisi di mana satu penyakit menyebar sedemikian rupa di tengah masyarakat sampai tak diketahui sumber penularannya.

Selain itu, WHO mengimbau negara-negara agar menerapkan aturan perjalanan "Berdasarkan pendekatan sesuai bukti dan risiko."

WHO merilis imbauan ini setelah puluhan negara menerapkan larangan masuk bagi pendatang dari negara-negara Afrika untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron yang disebut-sebut lebih mudah menular.

Kini, WHO kembali mengingatkan bahwa larangan masuk hanya akan membuat sengsara masyarakat di area yang menjadi target.

"Larangan perjalanan tak akan mencegah penyebaran internasional. Larangan itu akan membebani kehidupan dan penghidupan," tulis WHO.

Pernyataan itu berlanjut, "Selain itu, larangan itu bisa berdampak pada upaya kesehatan global selama pandemi dengan membuat negara-negara ragu melaporkan dan membagikan data epidemiologi dan kasus."

Covid-19 varian Omicron ini sendiri pertama kali ditemukan di Botswana. Tak lama setelah itu, Afrika Selatan juga mendeteksi varian Omicron. Afsel lantas melaporkan temuan itu.

Usai Afsel memberikan laporan itu, sejumlah negara langsung menerapkan larangan masuk bagi pendatang dari beberapa negara di kawasan selatan Afrika.

Presiden Afsel, Cyril Ramaphosa, pun mengecam larangan perjalanan yang diterapkan sejumlah negara itu. Menurutnya, keputusan itu "Sangat tidak adil."

"Larangan perjalanan ini tak didukung fakta ilmiah, maupun efektif mencegah penyebaran varian ini. Satu-satunya akibat dari larangan ini adalah merusak ekonomi dari negara-negara terkait, mengurangi kemampuan untuk merespons dan pulih dari pandemi," tutur Ramaphosa. (CNN Ind)