Bendera nasional Jepang. Foto: David Mareuil - Anadolu Agency

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman senilai 7,048 miliar yen, setara Rp723 miliar, dari Pemerintah Jepang. Dana tersebut akan digunakan untuk proyek penguatan pengelolaan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).

Penandatanganan nota pinjaman dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, dan Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, pada Jumat, 10 Januari 2025. Seremoni ini berlangsung sehari sebelum pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Dari total pinjaman Jepang senilai 90,456 miliar yen, sebagian besar diarahkan untuk berbagai proyek strategis. Sementara itu, dana 7,048 miliar yen akan dimanfaatkan untuk pelatihan lebih dari 7.240 pejabat pemerintahan pusat dan daerah selama tujuh tahun ke depan.

"Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Proyek ini bertujuan mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kapasitas ASN," tulis Kedutaan Besar Jepang di laman resminya.

Selain itu, proyek ini juga diharapkan mendukung peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Hasilnya, diharapkan bisa mempercepat pencapaian tujuan pembangunan prioritas, termasuk dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kerja sama ini akan berkontribusi pada pengembangan pertukaran sumber daya manusia yang berkelanjutan antara Jepang dan Indonesia," tambah pernyataan Kedutaan Besar Jepang.

Pemerintah Jepang dan Indonesia sebelumnya telah menjalin kerja sama erat dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dukungan terbaru ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan di kawasan.