DIALEKSIS.COM | Prancis - Ribuan demonstran "rompi kuning" anti-pemerintah telah melakukan aksi unjuk rasa di ibukota Prancis ketika pihak berwenang berusaha untuk menerapkan larangan protes di daerah-daerah tertentu di tengah peningkatan langkah-langkah keamanan untuk menghindari terulangnya kerusuhan pekan lalu. 

Para pemrotes pada hari Sabtu berkumpul di alun-alun Denfert-Rochereau di Paris selatan, sebelum bergerak ke utara menuju lingkungan Montmartre yang padat turis.

Kementerian dalam negeri mengatakan 3.100 protes di Paris, dengan 8.300 nasional.

Angka-angka tersebut menandai penurunan dari 14.500 yang dihitung pada pertengahan sore pekan lalu, dengan 10.000 di ibukota saja.

Champs-Elysees nyaris kosong kecuali kehadiran polisi yang besar. Puluhan toko dijarah dan digeledah akhir pekan lalu, dan beberapa dibakar oleh pengunjuk rasa.

Ketakutan akan lebih banyak kekerasan membuat wisatawan menjauh, dan polisi menutup stasiun metro di daerah itu sebagai tindakan pencegahan.

Lusinan kendaraan polisi, termasuk truk lapis baja dan meriam air, mengelilingi Arc de Triomphe di bagian atas jalan ikonik, dengan petugas menggeledah tas orang-orang dan berpatroli di depan etalase yang ditutup.

Polisi Paris menahan 51 orang pada sore hari, mengeluarkan 29 denda dan melakukan 4.688 "pemeriksaan pencegahan" terhadap para pemrotes yang memasuki ibukota.

Di Nice, polisi membubarkan beberapa ratus pengunjuk rasa yang berkumpul di sebuah alun-alun pusat. Kota itu ditempatkan di bawah langkah-langkah keamanan tinggi karena Presiden Cina Xi Jinping diperkirakan akan menginap pada hari Minggu sebagai bagian dari kunjungan kenegaraannya ke Prancis.

Kepala kepolisian Paris yang baru, Didier Lallement, yang mengambil alih tanggung jawab setelah kehancuran yang ditimbulkan oleh protes pekan lalu, mengatakan unit polisi khusus telah dibentuk untuk bereaksi lebih cepat terhadap setiap kekerasan.

Sekitar 6.000 polisi dikerahkan di ibukota pada hari Sabtu dan dua pesawat tak berawak membantu memantau demonstrasi. Pihak berwenang Prancis juga mengerahkan tentara untuk melindungi situs-situs sensitif, yang memungkinkan pasukan polisi untuk fokus pada menjaga ketertiban selama protes.

Presiden Emmanuel Macron pada hari Jumat menepis kritik dari para pemimpin oposisi mengenai keterlibatan militer, mengatakan mereka tidak mengambil alih tugas polisi.

"Mereka yang mencoba menakut-nakuti orang, atau menakut-nakuti diri sendiri, salah," katanya di ibukota Belgia, Brussels.

Christelle Camus, seorang pengunjuk rasa "rompi kuning" dari pinggiran selatan Paris, menyebut pengerahan tentara Prancis untuk membantu memastikan keamanan adalah "omong kosong."

"Sejak kapan tentara menghadapi warga? Kami di Perancis. Anda bisa mengatakan bahwa kami di Korea Utara atau di China. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini," katanya.

Gelombang kekerasan minggu lalu datang ketika dukungan untuk gerakan "rompi kuning" berusia empat bulan telah berkurang, sebagian besar sebagai reaksi terhadap kerusuhan oleh beberapa pengunjuk rasa.

Demonstrasi dimulai pada bulan November untuk menentang kenaikan pajak bahan bakar tetapi telah berkembang menjadi penolakan yang lebih luas terhadap kebijakan ekonomi Macron, yang menurut para pengunjuk rasa mendukung bisnis dan orang kaya daripada pekerja Prancis biasa.

Macron membalas dengan kenaikan pajak bahan bakar dan mengadakan diskusi berbulan-bulan dengan publik tentang upah stagnan Perancis, pajak tinggi dan pengangguran tinggi. Al Jazeera