DIALEKSIS.COM | Dunia - Tidak adanya perempuan di antara kepemimpinan puncak China memprihatinkan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah laporan. 

PBB merekomendasikan China mengadopsi kuota undang-undang dan sistem paritas gender untuk mempercepat keterwakilan perempuan yang setara di pemerintahan.

Rekomendasi untuk China oleh Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang diterbitkan pada hari Selasa (30/5/2023), dibuat bersamaan dengan temuan di Jerman, Islandia, Sao Tome dan Principe, Slovakia, Spanyol, Timor-Leste dan Venezuela.

Komite mengatakan, memang untuk saat ini representasi perempuan China dalam kehidupan politik dan publik telah meningkat. Namun jika melihat persentasenya hanya mewakili 26,54 persen dari wakil Kongres Rakyat Nasional ke-14. 

Hal inilah PBB mendesak China untuk meningkatkan jumlah perempuan di semua biro pemerintah termasuk kehakiman dan dinas luar negeri, khususnya di tingkat pengambilan keputusan.

"Sejak Oktober 2022, tidak ada perempuan di antara 24 anggota politbiro Partai Komunis China untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dan tidak ada perempuan di antara tujuh anggota komite tetap politbiro" tulis laporan PBB tersebut, mengutip Reuters, Rabu (31/5/2023).

Politburo adalah komite pembuat kebijakan utama dari partai komunis.

Komite PBB prihatin dengan pembatasan yang berlebihan pada pendaftaran organisasi non-pemerintah serta laporan intimidasi dan pelecehan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia.

Akademisi dan aktivis juga menyuarakan kesetaraan perempuan di pemerintahan. Mereka mengatakan, dekade Presiden China Xi Jinping sebenarnya telah melihat jumlah perempuan dalam politik dan peran elit pemerintah menurun dan kesenjangan gender dalam angkatan kerja melebar.

Suara feminis juga telah dibungkam dan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin menekankan nilai peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengasuh.

Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut. [Reuters]