DIALEKSIS.COM | Tripoli - Sebuah negara modern dan demokratis tetap menjadi impian yang jauh di Libya bertahun-tahun setelah pemberontakan terhadap rezim otoriter Muammar Gaddafi.

Sementara tidak ada perayaan besar yang direncanakan untuk peringatan pemberontakan yang dimulai pada 17 Februari 2011 di tengah-tengah Musim Semi Arab, warga Libya tidak menyatakan nostalgia hebat untuk masa-masa Gaddafi di negara yang telah bergeser dari krisis ke krisis.

"Saya tidak bisa menyesali masa Gaddafi karena apa yang hari ini Libya adalah produk dari penghancuran sistematis 42 tahun," kata Marwan Jalal, seorang insinyur industri minyak berusia 43 tahun, merujuk pada kekuasaan otokrat yang telah lebih dari empat dekade berkuasa.

"Cepat atau lambat, orang-orang Libya akan menemukan kedamaian tetapi perjalanannya sepertinya panjang."

Libya pasca-Gaddafi tetap menjadi medan pertempuran, baik di medan maupun dalam politik, antara segudang milisi saingan dan faksi-faksi politik yang beroperasi dengan impunitas.

"Perpecahan politik dan militer ... semakin dalam dan upaya untuk membawa konstituen saingan ke meja sejauh ini gagal," kata Claudia Gazzini, seorang analis dengan International Crisis Group. "Tidak ada resep cepat untuk menyelesaikan krisis berlapis-lapis Libya."

"Setiap upaya untuk menyatukan Libya membutuhkan strategi terpadu dengan komponen politik, keamanan dan ekonomi yang saling melengkapi dan bekerja bersama menuju tujuan bersama."

Mahmoud Abdelwahid dari Al Jazeera, melaporkan dari ibukota Libya Tripoli, mengatakan bahwa meskipun negara itu penuh dengan persaingan politik, perpecahan dan eskalasi militer oleh pasukan kuat pasukan Jenderal Khalifa Haftar di selatan negara itu, Libya masih bersemangat untuk menandai peringatan tahun itu. awal revolusi.

"[Orang] mengatakan bahwa paling tidak mereka mendukung akhir dari 40 tahun kediktatoran.

"Apa yang baru tahun ini adalah bahwa pasukan Haftar mengancam untuk datang ke barat ke Tripoli. Di sisi lain, koalisi baru mantan pemberontak yang bangkit melawan Gaddafi sekarang menentang Haftar," tambah Abdelwahid.

"Sayangnya, wajah revolusi semakin menurun bagi banyak orang jika babak baru konflik [meletus] di ibu kota Tripoli. Meskipun demikian, orang-orang masih turun ke jalan-jalan di kota-kota untuk menandai peringatan kedelapan revolusi."

Dalam keadaan darurat terbaru, Haftar melancarkan serangan militer di Libya selatan yang katanya bertujuan membasmi "teroris" dan pejuang asing. Serangan itu telah memicu ketegangan baru di sebuah negara yang sudah dilanda kekerasan dan pecah di antara pemerintahan yang berseteru sejak penggulingan dan pembunuhan Gaddafi.

Kekosongan juga telah dieksploitasi oleh para pedagang manusia yang tidak bermoral mengambil keuntungan penuh dari krisis migrasi.

Perebutan kekuasaan antara pemerintah yang didukung oleh PBB untuk Kesepakatan Nasional (GNA) yang berpusat di Tripoli dan pemerintahan paralel yang didukung oleh Tentara Nasional Libya (LNA) Haftar yang berpusat pada diri sendiri di timur telah membuat padang pasir luas negara itu di selatan tanah tak bertuan yang tak bertuan.

Wilayah berbatu yang berbatasan dengan Aljazair, Niger, Chad dan Sudan telah menjadi surga bagi kelompok-kelompok bersenjata, termasuk pemberontak Chad.

Pada bulan Januari, LNA mengumumkan awal ofensifnya untuk "membersihkan wilayah selatan kelompok teroris dan kriminal".

Wilayah ini juga menjadi tuan rumah perjuangan antara komunitas minoritas Tubu di Libya dan suku-suku Arab, terutama atas kendali rute penyelundupan lintas batas yang menguntungkan.

"Sebuah eskalasi sejauh ini telah dihindari, sebagian karena pasukan anti-Haftar di utara telah menahan diri dari terjun ke pertempuran, tetapi risiko kekerasan pembalasan masih di udara dan aliansi dengan kelompok-kelompok bersenjata berbasis suku setempat bisa terbukti rapuh," menurut Gazzini.

Milisi Tripoli mengecam operasi Haftar sebagai perebutan kekuasaan, meskipun GNA sendiri belum secara eksplisit dalam oposisi.

Para analis memperingatkan bahwa serangan LNA dapat membahayakan upaya pimpinan PBB untuk mengadakan "konferensi nasional" yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan yang sudah lama tertunda tahun ini sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik di Libya.

Tetapi "penundaan berulang dan ketidakjelasan seputar acara yang didukung PBB telah mengasingkan konstituensi penting yang sekarang mengincar strategi alternatif di luar kerangka kerja PBB untuk memperkuat posisi mereka," kata Gazzini.

Emad Badi, seorang analis Libya, memperingatkan bahwa "perkembangan saat ini kondusif untuk eskalasi dan konfrontasi militer para aktor daripada dialog".