DIALEKSIS.COM | Kairo - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa ia mengatakan kepada timpalannya dari Mesir Abdel Fattah el-Sisi selama kunjungan ke Kairo bahwa stabilitas dan keamanan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia.

Kedua pemimpin bertemu pada hari Senin di ibukota, Kairo, untuk mengawasi penandatanganan sekitar 30 kesepakatan antara Mesir dan Perancis senilai beberapa ratus juta dolar.

"Stabilitas dan perdamaian yang tahan lama berjalan bersama dengan menghormati martabat individu dan supremasi hukum, dan pencarian stabilitas tidak dapat dipisahkan dari masalah hak asasi manusia," katanya dalam konferensi pers bersama dengan Sisi.

Tak lama setelah kedatangannya di Mesir pada hari Minggu, Macron mengatakan dia akan berbicara "lebih terbuka" dengan Sisi tentang hak asasi manusia.

"Situasi semakin memburuk sejak Oktober 2017" ketika Sisi mengunjungi Paris, kata Macron, merujuk pada situasi hak asasi manusia di negara Afrika utara itu.

Pemerintah Sisi dipandang oleh masyarakat sipil sebagai "garis yang lebih keras daripada rezim [Hosni] Mubarak", katanya, merujuk pada presiden lama yang digulingkan selama pemberontakan Musim Semi Arab 2011.

"Baris saya adalah: Stabilitas dan penghormatan terhadap kedaulatan. Tetapi apa yang terjadi di sini mengancam" stabilitas Mesir, kata Macron.

Sisi mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa hak-hak harus diambil dalam konteks turbulensi regional dan perang melawan terorisme.

"Mesir tidak maju melalui blogger. Ia maju melalui kerja, upaya, dan ketekunan putra-putranya," katanya.

Sisi memimpin penggulingan presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi, dari Ikhwanul Muslimin pada pertengahan 2013.

Sejak itu Negara menahan ribuan pembangkang, termasuk aktivis dan jurnalis, serta pendukung Ikhwanul Muslimin. Mesir juga dituduh melakukan penahanan sewenang-wenang, penghilangan dan penyiksaan, dan telah membungkam sebagian besar media independen.

Pihak berwenang mengatakan mereka memerangi terorisme dan berusaha memulihkan stabilitas setelah bertahun-tahun kerusuhan.

Macron mengatakan bahwa terlalu banyak orang biasa "yang tidak mengancam stabilitas rezim" telah dipenjara.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para aktivis mendesak Perancis dan negara-negara Barat lainnya untuk menghentikan penjualan senjata ke Mesir, pembeli utama, sampai mereka meningkatkan catatan hak asasi manusianya. Namun Macron diberhentikan dengan menggunakan tekanan seperti itu, mengatakan penting untuk menghormati kedaulatan Mesir.

Pemimpin Prancis juga menolak saran bahwa senjata Prancis di Mesir digunakan untuk melawan warga sipil, dengan mengatakan bahwa senjata itu hanya digunakan untuk keperluan militer.

Dia juga mengatakan tidak ada potensi kontrak militer baru yang dibicarakan selama pertemuan dengan Sisi di luar kemungkinan kesepakatan untuk 12 jet tempur.

Keduanya bertemu pada tahun 2017, ketika kelompok-kelompok HAM menuntut Macron mengajukan tuduhan penyiksaan dan penindasan politik di Mesir. Saat itu, Macron mengatakan itu bukan urusannya untuk "memberi kuliah" Mesir tentang kebebasan sipil.

Analis senior Al Jazeera Marwan Bishara, mengatakan pertemuan itu merupakan upaya Macron untuk memajukan kepentingan ekonomi dan strategis Prancis.

"Macron berusaha untuk memajukan kepentingan Prancis di Mesir dan di Afrika - segala sesuatu yang lain tidak penting, terutama pembicaraannya tentang hak asasi manusia," katanya.

Menurut Bishara, pemimpin Prancis itu juga mencoba membahas masa depan Libya dengan presiden Mesir, "terutama masa depan jenderal pemberontak Khalifa Haftar" serta situasi keamanan di perbatasan Libya-Chad.

"Meskipun patut dipuji bahwa Macron akan mengatakan catatan hak asasi manusia di Mesir semakin memburuk ... tidak ada kata-kata dan pernyataan yang dia nyatakan ada yang dapat ditindaklanjuti," kata Bishara.

"Tidak ada yang memberikan ultimatum kepada orang Mesir," lanjutnya.

Macron diperkirakan akan mengakhiri kunjungan tiga harinya pada hari Selasa. Para pejabat menandatangani serangkaian kesepakatan ekonomi dan pembangunan, termasuk dukungan Perancis untuk kebijakan sosial dan kewirausahaan perempuan, dan nota kesepahaman untuk perluasan metro Kairo. Al Jazeera