Mahathir Mohamad akan Serahkan Kekuasaan, Anwar Ibrahim: Tak Dibahas Lagi
Font: Ukuran: - +
Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Anwar Ibrahim
DIALEKSIS.COM | Malaysia - Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan tidak ingin polemik rencana penyerahan kekuasaan kepadanya dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad dibahas secara terbuka.
Dia berharap semua pihak tetap menyetujui kesepakatan yang dibuat koalisi Pakatan Harapan pada Januari 2018, yang menyatakan Mahathir tidak akan menyelesaikan masa jabatan dan akan digantikan olehnya.
"Saya meminta kepada semua pihak di Pakatan untuk tidak mempertanyakan dan membahas soal pemindahan kekuasaan itu secara terbuka, dan menghormati kesepakatan yang sudah dibuat pada Januari 2018," kata Anwar di Petaling Jaya, seperti dilansir Asia One, Kamis (23/1/2020).
Ada empat partai yang tergabung dalam Pakatan. Yaitu PKR, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Partai Aksi Demokratik dan Partai Amanah Negara.
Para pemimpin partai yang tergabung dalam koalisi itu sudah sepakat Anwar akan menggantikan Mahathir sebagai perdana menteri. Anwar menyatakan akan tetap mendukung pemerintahan Mahathir.
"Pakatan dan Dr. Mahathir berulang kali sudah menegaskan janji untuk memastikan kesuksesan pemindahan kekuasaan. Kita semua harus menghormati keputusan tersebut supaya berjalan tertib dan damai," kata Anwar.
Mahathir berjanji bahwa dirinya akan mengundurkan diri setelah merampungkan beberapa masalah besar yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.
"Kami memiliki visi untuk menjadi negara berkembang penuh pada 2020. Sayangnya, setelah saya mengundurkan diri dulu, kepemimpinan diambil alih dan dijalankan dengan kebijakan berbeda itu menyebabkan target tidak tercapai," kata Mahathir.
"Saya berjanji saya akan mengundurkan diri setelah menyelesaikan beberapa masalah besar yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Saya berjanji akan mengundurkan diri jika seorang calon pemimpin telah ditunjuk koalisi," ujarnya menambahkan seperti dikutip AFP.
Pernyataan Mahathir tersebut kian memicu pertanyaan apakah pemimpin berusia 93 tahun itu menepati janji politiknya untuk memberikan jabatan perdana menteri kepada Anwar.