Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Salvini. (Foto: Reuters)

DIALEKSIS.COM | Italia - 49 pengungsi dan migran, termasuk 12 anak di bawah umur, tetap terdampar di laut pada hari Selasa di atas kapal penyelamat nirlaba saat Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini melarang mereka turun di Italia.

Tim penyelamat dari kelompok bantuan Italia Mediterranea Saving Human menarik para migran dari sebuah perahu karet yang tenggelam di dekat Libya pada hari Senin dan membawa mereka dekat dengan pulau Italia Lampedusa.

Mereka ditolak untuk turun di pulau dengan Salvini tweeting Senin malam: "Pelabuhan kami sudah TUTUP."

Pada hari Selasa pagi, Salvini mentweet lagi mengatakan bahwa Italia tidak akan menyerah pada "pemerasan" oleh kelompok sosial yang merupakan "kaki tangan penyelundup manusia."

Para migran "dapat disembuhkan, diberi makan, pakaian, diberikan semua jenis barang kenyamanan tetapi, sejauh yang saya ketahui, dengan izin saya, mereka tidak akan menginjakkan kaki di Italia," Salvini mengatakan kepada saluran berita SkyTG24 pada hari Selasa (19/3/2019).

Kementeriannya mengeluarkan arahan pada hari Senin mengatakan kapal yang menyelamatkan orang di daerah Mediterania yang bukan Italia dan tidak berkoordinasi dengan di Roma, tidak memiliki hak untuk menggunakan Italia sebagai pelabuhan keselamatan.

Setiap pelanggaran maritim internasional atau hukum Italia "dapat dibaca sebagai tindakan yang direncanakan untuk membawa imigran ilegal ke Italia dan memfasilitasi perdagangan manusia", katanya.

Pada hari Selasa ia mengatakan kementerian itu menciptakan komisi "ahli dan polisi" untuk memastikan arahan itu diberlakukan.

Walikota Lampedusa menantang pernyataan Salvini bahwa pelabuhan Italia ditutup.

Walikota Toto Martello mengatakan bahwa lebih dari 3.000 migran tiba di Lampedusa tahun lalu dengan kapal penyelundup.

Kapal Mediterania, Mare Jonio, mengibarkan bendera Italia dan saat ini ditempatkan di Lampedusa, sebuah pulau kecil Italia kira-kira setengah jalan antara Sisilia dan Afrika Utara.

Salvini mengklaim bahwa kebijakan imigrasi tertutupnya telah berkontribusi terhadap penurunan dramatis dalam kedatangan migran dan kematian migran di laut.

Mencegah migran meninggalkan Libya atau mengembalikan mereka ke sana adalah kontroversial karena mereka biasanya terkena pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Pada bulan Januari, Human Rights Watch melaporkan bahwa para pengungsi dan migran yang dikurung di kamp-kamp Libya yang penuh sesak, termasuk anak-anak, tidak memiliki akses ke makanan yang layak, perawatan kesehatan atau sanitasi, dan dipukuli secara rutin. (Al Jazeera)