DIALEKSIS.COM | Mesir - Mesir telah menciptakan pengawas hak asasi manusia untuk melindungi negara dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan mempertahankannya di panggung internasional. 

Pembentukan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia untuk Hak Asasi Manusia terjadi pada saat ketika Mesir sedang diselidiki karena catatan hak asasi manusianya yang buruk.

Lembaga baru mencerminkan sikap negara di bawah Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang telah merasakan kritik atas hak asasi manusia sehingga melemahkan pemerintah ketika mencoba untuk membangun kembali ekonomi dan melakukan apa yang disebut perang melawan "teror".

Pejabat telah memulai kampanye melawan "rumor palsu" dan "berita palsu" dan telah menangkap beberapa dari mereka yang berbicara.

Pemerintah juga berusaha mendefinisikan dan memperluas hak asasi manusia, mendeklarasikan "hak" baru untuk memerangi "terorisme" dan melindungi negara. Kritik melihatnya sebagai upaya untuk melegitimasi dugaan pelanggaran oleh pasukan keamanan.

Badan ini, tidak termasuk aktivis hak asasi dan anggota utamanya, adalah perwakilan dari kementerian luar negeri, militer, badan intelijen dan kementerian dalam negeri, yang mengawasi pasukan polisi yang dituduh melakukan penyiksaan dan penghilangan paksa oleh organisasi hak asasi manusia internasional termasuk Human Rights Watch (HRW) ) dan Amnesty International.

Tujuan badan tersebut, menurut sebuah pernyataan, adalah untuk "menanggapi klaim" yang dibuat terhadap catatan hak asasi manusia Mesir dan merumuskan "visi Mesir yang bersatu" untuk dinyatakan dalam forum regional dan internasional.

Salah satu peran kunci akan berurusan dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatur peninjauan kembali situasi di Mesir pada akhir 2019.

"Ini adalah badan yang akan berusaha memperbaiki citra negara, bukan hak asasi manusia yang sebenarnya," kata Gamal Eid, seorang pengacara hak asasi manusia.

"Daripada melawan akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia, sudah menjadi kebiasaan bagi Mesir untuk membentuk komite untuk mengacaukan pemandangan. Diplomasi Mesir lebih efektif dalam menarik perhatian dari pelanggaran."

Pada pertengahan 2013, militer menggulingkan Presiden Mohamed Morsi yang terpilih secara demokratis, dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang, dalam penindasan besar-besaran.

Negara telah menangkap ribuan pembangkang, termasuk aktivis dan jurnalis, serta pendukung Ikhwanul Muslimin.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga mengkritisi hukum Mesir yang sangat mengatur operasi 47.000 organisasi non-pemerintah dan amal dan serangan terhadap kebebasan pers.

Dalam laporan pekan lalu, HRW mengatakan setidaknya 40 pengacara hak asasi dan aktivis politik telah ditangkap sejak Oktober. Pemerintah telah menepis laporan tersebut, mengatakan bahwa mereka didasarkan pada informasi yang salah. APNew