Aung San Suu Kyi dan Wakil Presiden AS Mike Pence pada pertemuan bilateral di Singapura pada hari Rabu [Athit Perawongmetha / Reuters]

Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada hari Rabu bahwa kekerasan dan penganiayaan oleh militer negaranya dan warga yang mengirim lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh tidak dapat dimaafkan.

Pence mengatakan kepada Suu Kyi dalam pertemuan singkat dengan media sebelum pembicaraan pribadi di sela-sela pertemuan Asia-Pasifik di Singapura, Amerika Serikat ingin sekali mendengar kemajuan dalam meminta pertanggungjawaban orang-orang atas krisis Rohingya.

"Kekerasan dan penganiayaan oleh militer dan warga yang mengakibatkan mengemudi 700.000 Rohingya ke Bangladesh tanpa alasan," katanya kepada Suu Kyi.

Suu Kyi menjawab bahwa orang memiliki pandangan berbeda.

Komentar Pence mengikuti kritik dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengatakan pada hari Selasa, pemenang Nobel itu berusaha "membela yang tidak dapat dipertahankan" dalam mendukung militer Myanmar atas tindakan keras yang brutal.

'Pengabaian'

Mahathir dikenal karena pandangannya yang terus terang, tetapi teguran publik seperti itu jarang terjadi di antara para pemimpin ASEAN.

Suu Kyi menjadi ikon demokrasi selama bertahun-tahun kediktatoran militer Myanmar yang panjang ketika ia menghabiskan 15 tahun di bawah tahanan rumah.

Tetapi perlakuan terhadap Rohingya dan tanggapan pemerintah Suu Kyi telah memicu kritik luas.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International minggu ini menanggalkan kehormatannya yang tertinggi atas apa yang dikatakannya sebagai "ketidakpedulian" terhadap penderitaan Rohingya.

Pence juga mengatakan Washington ingin melihat pers yang bebas dan demokratis di Myanmar, dan pemenjaraan dua wartawan tahun lalu "sangat mengganggu" bagi jutaan orang Amerika.

Dia tidak menyebutkan nama Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, dua wartawan Reuters yang ditangkap di Yangon pada bulan Desember 2017 ketika mereka mengerjakan sebuah cerita tentang tindakan keras Rohingya.

Mereka dinyatakan bersalah pada bulan September melanggar Undang-undang Rahasia Resmi dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Bangladesh dan Myanmar berencana untuk mulai memulangkan sebagian Rohingya minggu ini.

PBB mengatakan langkah itu akan mempertaruhkan hidup mereka dan harus dihentikan di tengah serangan yang sedang berlangsung terhadap Rohingya yang tetap berada di negara yang mayoritas beragama Buddha itu. Al Jazeera