Massa pendukung partai independen Jamaat-e-Islami yang dipimpin mantan perdana menteri Imran Khan melakukan protes terhadap penundaan hasil pemilu ke KPU Pakistan, di Karachi, Sabtu, 10 Februari 2024. (AP/AP)

DIALEKSIS.COM | Dunia - Dua partai utama di Pakistan bersatu pada Senin, 19 Februari 2024, untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan membentuk koalisi pemerintahan kecil setelah kebuntuan hasil Pemilu Umum 2024. Seorang pejabat senior partai mengungkapkan bahwa kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan.

Pertemuan antara kedua partai ini pada Senin merupakan pertemuan kelima mereka setelah Liga Muslim Pakistan (PML-N) menunjuk mantan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, untuk memimpin kembali negara tersebut.

"Ishaq Dar, seorang senator dari partai Sharif yang memimpin pembicaraan, mengatakan bahwa kedua partai belum mencapai kesepakatan akhir," seperti yang dikutip dalam pernyataan pada Minggu, 18 Februari 2024, melalui media sosial.

"Negosiasi masih berlangsung mengenai berbagai proposal untuk pembagian kekuasaan," tambahnya.

Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari telah menyatakan dukungan bersyarat untuk PML-N. Mereka menyatakan bahwa mereka akan mendukung Sharif untuk membentuk pemerintahan, namun tidak akan menjadi bagian dari kabinet.

"Ia mengonfirmasi bahwa pada prinsipnya telah disepakati bahwa partai-partai politik akan membentuk pemerintahan koalisi," kata Dar dalam wawancara dengan stasiun televisi domestik Geo TV.

Sharif, yang berusia 72 tahun, ditunjuk sebagai kandidat koalisi untuk menjadi perdana menteri berikutnya oleh kakak laki-lakinya, Nawaz Sharif, ketua PML-N.

PPP dilaporkan akan diberikan tujuh posisi kementerian federal, kursi kepresidenan, dan kursi Ketua Majelis Nasional. PML-N akan mendapatkan kursi Ketua Senat dan pemerintahan Punjab, demikian dilaporkan oleh harian Pakistan The Nation.

Para analis menekankan bahwa Pakistan membutuhkan pemerintahan yang stabil dan memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan sulit. Negara ini, dengan populasi 241 juta jiwa, sedang menghadapi krisis ekonomi dengan pertumbuhan yang melambat, tingkat inflasi yang tinggi, dan meningkatnya kekerasan militan.

Pemerintahan baru juga dihadapkan pada potensi ketegangan politik lebih lanjut, dengan anggota parlemen independen yang mendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara, membentuk kelompok terbesar di badan legislatif.

Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin oleh Khan berhasil memenangkan pemilu Pakistan pada awal Februari 2024. Namun, Khan, yang saat ini dipenjara, tidak akan menjadi perdana menteri berikutnya, dan partainya tidak akan memimpin pemerintahan selanjutnya.

PTI dilarang mencalonkan diri setelah Mahkamah Agung Pakistan menetapkan bahwa mereka tidak boleh menggunakan simbol pemilu pada surat suara. Banyak politikus PTI malah mencalonkan diri sebagai independen dalam pemilu tahun ini. Para kandidat independen tersebut, yang sebagian besar terkait dengan PTI, berhasil memperoleh 92 kursi di parlemen Pakistan, jumlah yang lebih besar dibandingkan partai-partai besar lainnya.

Namun, karena anggota independen tersebut tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, PML-N dan PPP – dua partai yang dipimpin oleh keluarga politik dinasti – saat ini sedang dalam pembicaraan untuk membentuk koalisi guna memimpin pemerintahan berikutnya. PTI berselisih dengan pihak militer yang berkuasa dan menuduh pemilu tersebut dicurangi. Namun, pemerintahan sementara dan komisi pemilu telah menyangkal tuduhan tersebut. REUTERS