Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. [Foto: Indiatoday]

DIALEKSIS.COM | Pakistan - Imran Khan selamat dari upaya untuk menggulingkannya sebagai perdana menteri Pakistan pada hari Minggu (3/4/2022), setelah mosi tidak percaya diblokir di Parlemen oleh wakil ketua.

Khan, yang menghadapi tantangan terberat dalam karir politiknya, meminta presiden negara itu membubarkan Parlemen dan meminta negara itu untuk mempersiapkan pemilihan umum baru.

Setelah pemungutan suara, Menteri Penerangan Fawad Chaudhry mengatakan Khan sekarang akan melanjutkan tanggung jawabnya berdasarkan Pasal 224 konstitusi negara. Tetapi tanpa preseden nyata untuk rangkaian peristiwa hari Minggu, masih agak tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya.

Bilawal Bhutto Zardari, salah satu pemimpin oposisi, menyebut langkah Khan "tidak konstitusional,"  dan menambahkan masalah itu akan dibawa ke Mahkamah Agung.

Partai-partai oposisi utama Pakistan telah berunjuk rasa untuk pemecatan Khan sejak ia naik ke tampuk kekuasaan pada 2018, apalagi adanya tuduhan kecurangan suara dan permainan curang.

Ketika frustrasi dengan kepemimpinan Khan yang terus tumbuh, oposisi mengajukan mosi tidak percaya di Parlemen, menuduhnya salah mengelola ekonomi negara dan kebijakan luar negeri.

Mereka telah mendesak Khan untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara. Khan membalas dengan menyebut mereka "pengkhianat" dan berulang kali menekankan keinginannya untuk melawan di pemungutan suara.

Khan telah meminta para pendukungnya di negara berpenduduk 220 juta orang itu untuk berkumpul di jalan-jalan ibu kota, Islamabad, pada hari Minggu sebagai protes atas usulan pemungutan suara. Keamanan telah meningkat di sekitar kota, dengan polisi berpatroli di jalan-jalan. 

Pekan lalu, puluhan ribu orang berkumpul di Parade Ground yang ikonik di kota itu, meneriakkan slogan-slogan yang mendukung Khan, mantan bintang kriket internasional yang menjadi politisi.

Tidak ada pemimpin Pakistan yang menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh sebagai perdana menteri sejak pembentukan negara itu pada tahun 1947. [CNN]