Muhammad Yunus Pimpinan Sementara Pemerintahan Transisi Bangladesh

DIALEKSIS.COM | Dhaka - Bangladesh memasuki babak baru kepemimpinan setelah gelombang protes mahasiswa memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri pada Agustus 2024, mengakhiri 15 tahun kekuasaannya. Presiden Mohammed Shahabuddin menunjuk penerima Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, sebagai Pemimpin Sementara untuk mempersiapkan transisi demokrasi hingga pemilu digelar.

Aksi protes yang awalnya menuntut reformasi sistem kuota kerja pemerintah berkembang menjadi gerakan anti-otoritarianisme dan korupsi. Demonstrasi masif itu mendorong Hasina lengser dan meninggalkan Bangladesh. 

"Gerakan mahasiswa telah menggulingkan rezim korup dan represif. Kini, tugas kami membangun kembali kepercayaan publik," ujar Yunus dalam wawancara eksklusif dengan Liputan6.com, Kamis (27/3/2025).

Yunus, pendiri Bank Grameen yang dijuluki "Bapak Kredit Mikro", menyatakan prioritas utamanya adalah pemulihan ekonomi dan penataan ulang tata kelola pemerintahan. Sejak ditetapkan sebagai Penasihat Utama pemerintah sementara pada 8 Agustus 2024, ia membentuk 15 komisi reformasi yang melibatkan tokoh nasional.

"Laporan rekomendasi reformasi telah diserahkan kepada partai politik dan masyarakat. Hasilnya akan dirangkum dalam Piagam Juli sebagai kesepakatan nasional yang mengikat," jelas peraih United States Presidential Medal of Freedom (2009) ini. Piagam tersebut menjadi landasan pemulihan sistem politik sebelum pemilu digelar antara Desember 2025 hingga Juni 2026.

Yunus menekankan pentingnya dukungan komunitas internasional, termasuk Indonesia dan negara ASEAN. "Indonesia dan Malaysia secara terbuka mendukung transisi demokrasi kami. Kami sedang mengajukan keanggotaan ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional," tuturnya. Dukungan tersebut dianggap krusial bagi Bangladesh yang tengah memulihkan stabilitas pasca-krisis.

Pemimpin berusia 84 tahun ini juga menyoroti upaya penegakan demokrasi melalui dialog antarpartai. "Pemerintahan sementara tidak akan memperpanjang masa jabatan. Segera setelah pemilu, kekuasaan akan diserahkan kepada pemerintah terpilih," tegasnya.

Profil Muhammad Yunus, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai ekonom dan pengusaha sosial, menjadi figur rekonsiliasi bagi Bangladesh. Kiprahnya mendirikan Bank Grameen pada 1983 mengantarkannya meraih Nobel Perdamaian 2006. Selain itu, ia juga penerima Congressional Gold Medal (2010) dari AS.