Pasukan keamanan China dituduh menindak Muslim di wilayah baratnya [Reuters]

DIELAKSIS.COM | Beijing - Beijing menolak kecaman Pejabat Tinggi PBB untuk hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. 

China meminta kepala HAM PBB untuk menghormati kedaulatannya setelah dia menyoroti "sangat mengganggu" tuduhan penahanan massal minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Pada hari Senin, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengecam penindasan yang sedang berlangsung di Cina terhadap komunitas Uighur dalam pernyataan pertamanya sebagai kepala pengawas hak asasi manusia di Jenewa.

Presiden Cile dua kali juga mendesak Beijing untuk mengizinkan pemantau masuk ke wilayah barat jauh yang bergolak untuk menyelidiki situasi di sana.

Bachelet harus "dengan teliti mematuhi misi dan prinsip-prinsip piagam PBB", juru bicara kementerian luar negeri Cina Geng Shuang mengatakan pada hari Selasa .

Geng menambahkan dia harus "menghormati kedaulatan Tiongkok, adil dan obyektif", dan "tidak mendengarkan informasi sepihak" saat menjalankan tugasnya.

Daya tarik Bachelet untuk mendapatkan akses datang ketika Human Rights Watch melaporkan orang-orang Uighur yang berbahasa Turki menghadapi penahanan sewenang-wenang, pembatasan praktik keagamaan, dan "indoktrinasi politik paksa" dalam tindakan keras keamanan massal.

Sebuah panel hak asasi manusia PBB mengatakan bulan lalu telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa hingga satu juta orang Uighur mungkin ditahan di penahanan ekstra-hukum di provinsi barat laut Cina, dan menyerukan agar mereka dibebaskan.

China menolak laporan terbaru PBB.

China mengatakan langkah-langkah keamanan yang keras di Xinjiang diperlukan untuk memerangi "ekstremisme dan terorisme" tetapi menambahkan itu tidak menargetkan kelompok etnis tertentu atau membatasi kebebasan beragama.

Xinjiang adalah rumah bagi setidaknya delapan juta Muslim Uighur.

Di wilayah yang berbatasan dengan Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, kelompok-kelompok minoritas Muslim menghadapi peraturan yang melarang janggut dan kerudung, serta distribusi Alquran yang tidak sah .

Selama dua tahun terakhir, pihak berwenang secara dramatis meningkatkan keamanan dan pengawasan di Xinjiang, disamakan oleh para kritikus dengan kondisi darurat militer dekat dengan pos pemeriksaan polisi, kamp pendidikan ulang, dan pengumpulan DNA massal. Al Jazeera