[Foto: matamatapolitik/Net]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Turki dan Yunani dilaporkan sepakat menggelar perundingan untuk meredakan ketegangan akibat sengketa eksplorasi energi di perairan Mediterania dan Aegea.

Seperti dilansir Middle East Eye, Jumat (4/9), informasi perundingan antara Turki dan Yunani disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Jens Stoltenberg. Dia menyatakan terus membujuk para pejabat dari kedua negara anggota NATO itu untuk mencari jalan keluar dari sengketa tersebut.

"Berdasarkan hasil diskusi saya dengan pemimpin Turki dan Yunani, keduanya sepakat untuk berunding soal hal-hal teknis terkait mekanisme meredakan konflik secara militer dan menekan terjadinya insiden di perairan Mediterania Timur," kata Stoltenberg.

"Turki dan Yunani adalah sekutu yang berharga dan NATO adalah tempat yang tepat untuk melakukan konsultasi atas segala persoalan yang mempengaruhi aspek keamanan kita," ujar Stoltenberg.

Ketegangan di antara kedua negara meningkat pada Agustus lalu setelah Yunani dan Mesir meneken perjanjian maritim yang menyatakan perairan yang berada di sekitar Pulau Kastellorizo atau Meis yang membentang sepanjang 2 kilometer dekat wilayah Turki adalah kedaulatan mereka. Turki juga mengklaim perairan itu milik mereka.

Polemik itu dimulai ketika Turki mengirim kapal survei seismic Oruc Reis untuk mencari cadangan energi di lepas pantai di wilayah yang menjadi sengketa. Kapal itu dikawal dengan sejumlah kapal perang Angkatan Laut Turki.

Konfrontasi militer antara kedua negara dikhawatirkan meletup karena Yunani juga mengirim kapal perang dan tentara ke Pulau Kastellorizo.

Kondisi itu menjadi semakin rumit ketika Prancis juga ikut mengerahkan kapal perang ke perairan Mediterania dengan alasan kebebasan navigasi.

Turki juga mengkritik sikap Kanselir Jerman Angela Merkel yang dinilai mendukung Yunani, padahal sama-sama merupakan anggota NATO.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, meminta Turki dan Yunani berdialog untuk menyelesaikan masalah itu melalui jalur diplomatik.

"Tidak ada gunanya meningkatkan ketegangan militer di kawasan itu. Hasilnya akan negatif," kata Pompeo [CNN].