DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Joe Biden menyoroti amunisi persenjataan China, termasuk nuklir yang jumlahnya terus meningkat.

Pihak Amerika juga menyatakan keprihatinannya tentang persenjataan nuklir China yang berkembang ini di depan para menteri luar negeri Asia Tenggara. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken lewat juru bicaranya dalam Forum Regional ASEAN, Jumat (6/8/2021).

"Sekretaris [AS] juga mencatat adanya keprihatinan mendalam soal pesatnya pertumbuhan persenjataan nuklir RRT [China], bagaimana Beijing telah menyimpang tajam strategi nuklirnya yang telah berusia puluhan tahun dengan adanya pencegahan minimum," kata Ned Price, Juru Bicara pemerintah AS, dikutip dari CNBC, Sabtu (7/8/2021).

Adapun menurut sebuah laporan dari Federasi Ilmuwan Amerika (American Federation of Scientists) bulan lalu, disimpulkan bahwa Beijing sedang membangun lebih dari 100 silo rudal di wilayah Xinjiang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang ambisi senjata nuklir China. Silo adalah bangunan di bawah tanah tempat menyimpan peluru kendali atau rudal.

nstitut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (The Stockholm International Peace Research Institute) juga memperkirakan bahwa China memiliki sekitar 350 nuklir, sebagian kecil dari 5.550 yang dimiliki oleh AS dan 6.255 oleh Rusia.

Blinken juga memperingatkan tentang kekerasan rezim militer China di Myanmar serta pelanggaran hak asasi manusia di Tibet, Hong Kong dan Xinjiang.

Pemerintah Joe Biden bulan lalu telah memperingatkan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan Hong Kong dan Xinjiang tentang risiko regulasi yang luas karena China terus membatasi kebebasan politik dan ekonomi di wilayah tersebut.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta China untuk menghentikan perilaku provokatifnya di perairan Laut China Selatan yang saat ini terus diperebutkan.

Saat ini banyak klaim kedaulatan yang tumpang tindih di wilayah tersebut dan menyebabkan Laut China Selatan menjadi rumah bagi pos-pos militer. China memegang bagian terbesar dari wilayah tersebut, dengan sekitar 27 di seluruh area.

Ketertarikan Beijing dalam mengembangkan wilayah di seberang Laut Cina Selatan bukanlah hal baru.

China pertama kali menguasai Fiery Cross Reef dan Subi Reef pada tahun 1988 dan sejak itu melengkapi klaim sepihak mereka dengan pelabuhan laut dalam, hanggar pesawat, fasilitas komunikasi, kantor administrasi, dan landasan pacu sepanjang 10.000 kaki.[CNBC Indonesia]