Foto : Reuters

DIALEKSIS.COM | Sudan | Aliansi kelompok oposisi Sudan telah menunda negosiasi dengan penguasa militer negara itu setelah anggota gerakan mereka menyatakan keberatan atas kesepakatan pembagian kekuasaan yang ditandatangani para jenderal awal pekan ini.

Kesepakatan itu bertujuan untuk memecahkan kebuntuan politik yang telah mencengkeram negara itu sejak penggulingan mantan Presiden Omar al-Bashir pada bulan April.

Setelah negosiasi yang macet, kedua belah pihak menandatangani perjanjian pada hari Rabu untuk membentuk dewan gabungan militer-sipil yang akan memerintah negara secara bergilir selama lebih dari tiga tahun, setelah itu pemilihan akan diadakan.

Namun pembicaraan yang dijadwalkan Jumat bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan pembagian kekuasaan ditunda, kata tokoh oposisi.

"Kami membutuhkan lebih banyak konsultasi internal untuk mencapai visi yang bersatu," kata pemimpin oposisi Omar al-Digeir kepada kantor berita AFP, seraya menambahkan bahwa tidak ada tanggal baru yang telah ditetapkan untuk negosiasi untuk dilanjutkan.

Rekan-rekan pemimpin protes Siddig Youssef dan Taha Osman juga mengkonfirmasi kepada AFP bahwa perundingan telah ditunda.

Ketiganya mengatakan tiga kelompok pemberontak yang merupakan bagian dari gerakan protes payung Sudan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, memiliki keberatan atas apa yang disebut "Deklarasi Politik" yang dipukul dengan Dewan Militer Transisi (TMC) yang berkuasa.

Kelompok pemberontak itu telah berperang melawan pasukan pemerintah selama bertahun-tahun di wilayah Darfur, Sungai Nil Biru dan Kordofan Selatan.

"Saya akan ke Addis Ababa untuk bertemu dengan Front Revolusioner Sudan untuk mendengar pendapat mereka," kata Digeir, merujuk pada tiga kelompok yang saat ini berbasis di ibukota Ethiopia.

"Mereka tidak senang dengan" perjanjian yang ditandatangani dengan para pemimpin militer, kata Youssef.

Ketiga kelompok itu mengatakan kesepakatan hari Rabu itu "tidak dapat diterima" bagi mereka, bersikeras mereka tidak berbicara tentang membawa perdamaian Sudan atau menangani kebutuhan mereka yang terkena dampak konflik.

"Sayangnya, beberapa pihak memilih untuk tidak memperhatikan masalah-masalah itu dan melanjutkan tanpa berkonsultasi dengan kolega mereka," Gibril Ibrahim, kepala Front Revolusi Sudan, mengatakan kepada wartawan di Addis Ababa.

Pemerintah Sudan berperang selama beberapa dekade di Sudan Selatan yang sebagian besar beragama Kristen dan animis sampai pemisahannya pada 2011.

Ketika konflik pecah di provinsi Darfur barat pada tahun 2003, al-Bashir memobilisasi milisi Arab yang dikenal sebagai Janjaweed, yang melakukan gelombang kekejaman terhadap kelompok etnis Afrika di sana.

Pengadilan Pidana Internasional kemudian mendakwa al-Bashir dengan tuduhan genosida, satu-satunya waktu ia mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi kepala negara yang duduk. Perang lain telah berlangsung sejak 2011 di provinsi Kordofan Selatan dan Nil Biru.

Kelompok-kelompok lain dalam koalisi pro-demokrasi telah menolak kesepakatan itu dengan alasan bahwa perjanjian itu terlalu banyak memberi konsesi kepada para jenderal.

TMC menuntut "kekebalan absolut" dari penuntutan bagi para tokoh militer yang akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama yang baru.

Gerakan protes telah menolak kekebalan total di tengah-tengah kekhawatiran yang berkembang atas efektivitas penyelidikan independen dengan militer yang masih bertanggung jawab. Para pemimpin protes menyarankan "kekebalan sementara" ditawarkan yang akan berlaku selama anggota tersebut dalam pelayanan.

Masalah ini terutama mengacu pada serangan mematikan yang dilakukan pada tanggal 3 Juni terhadap aksi duduk di luar markas militer di Khartoum, titik fokus perjuangan berbulan-bulan para pemrotes untuk pemerintahan sipil.

Saksi mata mengatakan tindakan keras terhadap para demonstran dipimpin oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Komandan RSF Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga wakil kepala TMC, menampik tuduhan itu sebagai upaya untuk merusak citra pasukannya.

Para dokter yang terkait dengan oposisi mengatakan sedikitnya 128 orang tewas dalam serangan itu dan kekerasan yang terjadi kemudian, dengan belasan mayat ditemukan dari Sungai Nil. Pihak berwenang mengkonfirmasi 61 kematian. (ot/dbs)