DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lembaga dana pensiun terbesar di Norwegia, KLP, mengumumkan telah mendivestasikan aset pada 16 perusahaan yang disebut terkait dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina.

KLP sejauh ini mengelola setidaknya lebih dari dana pensiun 550 ribu warga Norwegia dengan nilai mencapai US$95 miliar.

Divestasi itu diputuskan setelah publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Februari 2020 merilis daftar 112 perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan permukiman Israel di Tepi barat yang melanggar hukum internasional.

Beberapa perusahaan itu terdiri dari dari perusahaan telekomunikasi Motorola, Airbnb, Expedia, hingga Tripadvisor.

"Motorola dan perusahaan lain berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum internasional di Palestina yang diokupasi," kata KLP melalui sebuah pernyataan pada Senin (5/7) seperti dilansir AFP.

KLP menuding Motorola kerap menyediakan perangkat lunak yang digunakan pemerintah Israel untuk mengawasi wilayah perbatasan dengan Palestina.

"Divestasi dari Motorola Solutions adalah keputusan yang sangat langsung atas peran pengawasannya di wilayah pendudukan," kata KLP menambahkan.

Selain Motorola, KLP juga mencabut modal mereka dari operator telekomunikasi di Tepi Barat karena dinilai berkontribusi membuat "permukiman menarik bagi para pemukim."

Beberapa perusahaan itu mencakup Altice Europe, Bezeq, Cellcom Israel, dan Partner Communications.

KLP turut melepas saham terhadap setidaknya lima bank dan beberapa perusahaan kontraktor seperti Alsom Multinasional Prancis.

Para perusahaan itu dianggap memfasilitasi atau membiayai pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman Yahudi di tanah Palestina.

Selain KLP, perusahaan pengelola dana pensiun di Norwegia lainnya juga telah menarik modal dari beberapa perusahaan yang memiliki koneksi dengan permukiman Israel.

Selain soal Palestina, pada akhir Juni lalu, KLP juga mengumumkan divestasi dari perusahaan pelabuhan India dan grup logistik Adani Ports. KLP menuding Adani Ports memiliki keterkaitan dengan junta militer Myanmar yang mengkudeta pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari lalu.[CNN Indonesia]