DIALEKSIS.COM | Pakistan - Pakistan telah mengumumkan akan "menurunkan peringkat" hubungan diplomatik dan menangguhkan perdagangan bilateral dengan India setelah New Delhi melepaskan bagiannya dari wilayah Kashmir yang diperebutkan dengan status khusus.

Keputusan pada hari Rabu dibuat pada pertemuan Komite Keamanan Nasional Pakistan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Imran Khan dan dihadiri oleh kepala angkatan bersenjata dan pejabat senior pemerintah.

Shah Mehmood Qureshi, menteri luar negeri Pakistan, mengatakan Islamabad juga akan mengusir Duta Besar India Ajay Bisaria. Moin-ul-Haq, duta besar Pakistan yang baru ditunjuk untuk India, belum mengambil jabatannya tetapi sekarang tidak akan pindah ke New Delhi, Qureshi menambahkan dalam komentar yang disiarkan televisi.

Tidak ada komentar langsung dari kementerian luar negeri India.

Pemerintah India mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya membatalkan ketentuan konstitusional yang memungkinkan Kashmir yang dikelola oleh India - satu-satunya negara mayoritas Muslim di negara itu - untuk membuat undang-undang sendiri, dalam suatu langkah yang berisiko meningkatkan ketegangan yang sudah meningkat dengan Pakistan.

Baik India dan Pakistan mengklaim wilayah itu sepenuhnya, tetapi telah memerintah sebagian sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Tetangga-tetangga bersenjata nuklir bertempur dua dari tiga perang mereka di wilayah yang diperebutkan. Dan pasukan India telah terlibat dalam konflik 30 tahun dengan pemberontak di Kashmir yang dikelola India yang menginginkan kemerdekaan atau merger dengan Pakistan.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada hari Rabu, pemerintah Pakistan mengatakan akan menurunkan hubungan diplomatik dengan India, menangguhkan perdagangan bilateral dan meninjau perjanjian bilateral sebagai protes terhadap tindakan "sepihak" dan "ilegal" dari pemerintah India di Kashmir.

Islamabad juga akan mengangkat masalah dengan Dewan Keamanan PBB, kata pernyataan itu.

Khan, sementara itu, mengarahkan angkatan bersenjata Pakistan untuk "melanjutkan kewaspadaan".

Jenderal Qamar Javed Bajwa, panglima militer Pakistan, pada hari Selasa mengatakan militer negara itu dengan kuat berdiri oleh rakyat Kashmir dan akan "sejauh mana memenuhi kewajiban kami dalam hal ini".

New Delhi mencabut status khusus Kashmir yang dikelola India, dan mengatakan hal itu menghambat perkembangan ekonomi wilayah itu. Status itu, yang diberikan berdasarkan Pasal 370 konstitusi India, memberi kawasan itu hak untuk konstitusi sendiri dan proses pengambilan keputusan untuk semua hal kecuali pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri. Itu juga menolak hak properti di wilayah itu kepada orang luar.

Mencabut Pasal 370 adalah janji kampanye Partai Hindu-nasionalis Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, yang memenangkan kemenangan pemilihan kembali secara besar-besaran pada Mei.

Sebelum langkah kontroversial itu, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengerahkan ribuan pasukan ke wilayah yang sangat termiliterisasi dan memberlakukan pemadaman komunikasi di Kashmir.

Jalan-jalan di kota utama Srinagar ditinggalkan untuk hari ketiga pada hari Rabu, dengan hampir semua toko tutup, kecuali beberapa apotek. Polisi federal bersenjata mengoperasikan pos pemeriksaan seluler di seluruh kota, membatasi pergerakan orang.

Meskipun kuncian keamanan melumpuhkan, warga Srinagar melaporkan protes sporadis.

"[Protes] ini sebagian besar terlokalisir karena pengerahan pasukan berat," kata seorang perwira polisi yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters, menambahkan bahwa polisi menggunakan gas air mata dan semprotan merica untuk membubarkan para pengunjuk rasa.

Seorang pejabat polisi mengatakan kepada kantor berita AFP pada hari Rabu bahwa seorang pengunjuk rasa meninggal setelah dikejar oleh polisi. Dia meninggal setelah melompat ke sungai Jhelum, kata pejabat itu.

Mengutip sumber anonim lainnya, AFP juga mengatakan setidaknya enam orang telah dirawat di rumah sakit di Srinagar dengan luka tembak dan cedera lainnya akibat protes.

Osama Bin Javaid dari Al Jazeera, melaporkan dari Muzaffarabad di Kashmir yang dikelola Pakistan, mengatakan keluarga-keluarga di pihak Pakistan khawatir akan berita dari kerabat di pihak yang dikelola India.

"Kami telah berbicara dengan keluarga sepanjang hari hari ini yang telah memberi tahu kami bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mencoba dan mengeluarkan kata-kata dari lembah karena internet, telepon dan sarana komunikasi lainnya terus diblokir," katanya. (ot)