David Friedman, duta besar AS untuk Israel mendukung pemukiman Israel. (Foto: Jim Young/Reuters)

DIALEKSIS.COM | Palestina - Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina sedang mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan terhadap Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas komentarnya baru-baru ini tentang rencana perdamaian AS yang telah lama ditunggu-tunggu.

Friedman, pendukung setia permukiman Israel, mengatakan Israel memiliki hak untuk mencaplok setidaknya "sebagian" Tepi Barat yang diduduki dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh New York Times, Sabtu.

"Dalam keadaan tertentu, saya pikir Israel memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, Tepi Barat," katanya.

Dalam sebuah pernyataan pers pada hari Minggu, kementerian mengutuk pernyataan Friedman, menggambarkannya sebagai "ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional" dan kata-katanya sebagai "perpanjangan kebijakan pemerintah AS, yang sepenuhnya bias terhadap pendudukan dan ekspansionisnya. kebijakan kolonial ".

"Alasan apa yang dapat membenarkan logika Friedman bahwa Israel memiliki hak untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat? Hukum internasional melarang aneksasi tanah dengan paksa, serta kenyataan yang dipaksakan oleh kekuatan pendudukan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan Friedman menimbulkan reaksi keras dari para politisi Palestina.

Pejabat senior Palestina Saeb Erekat mengatakan pada hari Sabtu bahwa kebijakan semacam itu akan sama dengan "keterlibatan AS dengan rencana kolonial Israel".

Juga menanggapi komentar tersebut, anggota eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengatakan bahwa AS membenarkan pencurian tanah, Nida Ibrahim Al Jazeera melaporkan dari Ramallah.

"Kami juga telah mendengar dari pernyataan Fatah, partai yang berkuasa di Tepi Barat, yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah duta besar AS mewakili pandangan pemukim Israel atau pemerintah AS," kata Ibrahim.

Pembentukan negara Palestina di wilayah, termasuk Tepi Barat, yang diduduki Israel dalam Perang Enam Hari 1967 telah menjadi fokus dari semua rencana perdamaian Timur Tengah masa lalu.

Tetapi orang-orang Palestina telah menolak proposal itu bahkan sebelum diumumkan, dengan mengutip serangkaian langkah oleh Presiden AS Donald Trump yang mereka katakan menunjukkan pemerintahannya bias.

Belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk pembukaan rencana administrasi Trump, meskipun konferensi akan diadakan di Bahrain akhir bulan ini mengenai aspek ekonomi. Palestina akan memboikot KTT ekonomi yang dipimpin AS.

Publikasi rencana tersebut tampaknya akan ditunda setelah parlemen Israel mengadakan pemilihan umum cepat untuk bulan September, yang kedua tahun ini. Usulan AS dianggap terlalu sensitif untuk dirilis selama kampanye.

Selama kampanye untuk pemilihan umum pertama pada bulan April, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji untuk mencaplok permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, sebuah langkah yang lama didukung oleh hampir semua legislator dalam aliansi partai sayap kanan dan keagamaan.

Pada bulan Februari tahun ini, Netanyahu mengatakan kepada legislator bahwa ia telah berdiskusi dengan Washington rencana yang secara efektif akan mencaplok permukiman ilegal.

Dalam sebuah pertunjukan publik yang jarang tentang perpecahan antara sekutu dekat, Gedung Putih kemudian dengan tegas membantah diskusi semacam itu.

Menyusul ekspansi permukiman yang terus-menerus oleh pemerintah Netanyahu berturut-turut, lebih dari 600.000 pemukim Yahudi sekarang tinggal di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang dicaplok, di antara sekitar tiga juta warga Palestina.

Komunitas internasional menganggap permukiman itu ilegal dan merupakan penghalang terbesar bagi perdamaian. (Al Jazeera)