Rencana perdamaian Timur Tengah yang dirancang Jared Kushner ditolak oleh para pemimpin Palestina. [Foto: Kevin Lamarque/Reuters]

DIALEKSIS.COM | Palestina - Amerika Serikat telah mengungkapkan proposal untuk menciptakan dana investasi global $ 50 miliar untuk Palestina dan negara-negara Arab tetangga, yang dirancang untuk menjadi mesin ekonomi dari rencana perdamaian Timur Tengah AS yang telah lama ditunggu-tunggu.

Rencana itu diposting di situs Gedung Putih pada hari Sabtu, dua hari sebelum lokakarya yang dipimpin AS di Bahrain di mana bagian ekonomi dari apa yang disebut "kesepakatan abad ini" akan dibahas.

Konferensi Manama berlangsung meskipun ada tentangan dari Palestina, yang tidak akan hadir.

Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas pada hari Sabtu menolak rencana ekonomi dan upaya perdamaian AS, yang dipimpin oleh penasihat senior Presiden AS Donald Trump Jared Kushner.

"Situasi ekonomi seharusnya tidak dibahas sebelum yang politik," kata Abbas pada hari Sabtu. "Selama tidak ada solusi politik, kami tidak berurusan dengan solusi ekonomi apa pun."

Berbicara kepada Kantor Berita Reuters, Kushner, yang juga menantu Trump, mengatakan pendekatan ekonomi pertama "perlu" untuk melepaskan diri dari sisi politik, karena itu akan "kurang kontroversial".

"Mari kita biarkan orang mempelajarinya, berikan umpan balik," katanya. "Mari kita coba untuk menyelesaikan jika kita semua bisa sepakat seperti apa itu jika terjadi perjanjian damai."

Masalah-masalah politik mendasar seperti pendudukan wilayah Palestina, hak untuk kembali bagi pengungsi dan keturunan mereka (yang sekitar lima juta tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara Arab tetangga) dan kedaulatan perbatasan tidak disebutkan dalam rencana tersebut.

Alih-alih, skema ekonomi mencakup 179 proyek infrastruktur dan bisnis, investasi miliaran dolar untuk membangun sektor pariwisata Palestina, dan koridor transportasi lima miliar dolar untuk menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Lebih dari setengah dari $ 50 miliar akan dihabiskan di wilayah Palestina yang mengalami kesulitan ekonomi lebih dari 10 tahun sementara sisanya akan dibagi antara Mesir, Lebanon dan Yordania, menurut rencana tersebut.

Beberapa proyek akan berlangsung di Semenanjung Sinai Mesir, di mana investasi dapat menguntungkan warga Palestina yang tinggal di Gaza yang berdekatan, daerah kantong pantai yang padat dan miskin diblokade oleh Israel dan Mesir selama 12 tahun.

Menurut Kushner, rencana 10 tahun "akan menciptakan satu juta pekerjaan di Tepi Barat dan Gaza".

"Itu akan membawa tingkat pengangguran mereka dari sekitar 30 persen menjadi satu digit," katanya. "Itu akan mengurangi tingkat kemiskinan mereka hingga setengah, jika itu diterapkan dengan benar."

Komentarnya memancing kemarahan Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

"Pertama, angkat pengepungan Gaza, hentikan pencurian Israel atas tanah, sumber daya, dan dana kami, beri kami kebebasan bergerak dan kontrol atas perbatasan, wilayah udara, perairan teritorial, dll," katanya dalam sebuah posting di Twitter.

"Lalu, saksikan kami membangun ekonomi makmur yang dinamis sebagai orang yang bebas dan berdaulat."

Ali Abunimah, salah satu pendiri Electronic Intifada, mengatakan kepada Al Jazeera rencana Kushner adalah "upaya untuk membeli Palestina untuk kacang dan tidak memberikan apa-apa kepada orang Palestina sebagai gantinya."

"Masalah mendasar pendudukan militer Israel, penjajahan, dan apartheid sebenarnya adalah gajah di ruangan itu," kata Abunimah.

"Pemerintahan Trump dan pejabat AS lainnya yang bertanggung jawab atas apa yang disebut proses perdamaian ini secara aktif mendukung semua hal yang menghancurkan ekonomi Palestina, yang menjerumuskan jutaan rakyat Palestina dalam kemiskinan dan mencegah warga Palestina berkembang."

"Menurut Bank Dunia, pembatasan militer Israel pada bisnis dan pertanian Palestina mengurangi ekonomi Palestina hingga 35 persen," lanjut Abunimah. "Palestina tidak membutuhkan amal Jared Kushner. Yang mereka butuhkan adalah pembebasan."

Di Gaza, pejabat Hamas, Ismail Rudwan, juga menolak proposal Kushner.

"Kami menolak 'kesepakatan abad ini' dan semua dimensi, dimensi ekonomi, politik dan keamanan," kata Rudwan kepada Reuters.

"Masalah rakyat Palestina kami adalah masalah nasionalistis, ini adalah masalah rakyat yang berusaha untuk bebas dari pekerjaan. Palestina tidak untuk dijual, dan itu bukan masalah untuk tawar-menawar. Palestina adalah tanah suci dan tidak ada pilihan untuk pendudukan, kecuali untuk pergi, "katanya.

Beberapa negara Teluk Arab, termasuk Arab Saudi, juga akan berpartisipasi dalam lokakarya Bahrain. Kehadiran mereka, beberapa pejabat AS mengatakan secara pribadi, tampaknya dimaksudkan untuk menjilat Trump ketika ia mengambil garis keras melawan Iran, rival regional regional negara-negara tersebut.

Pemerintahan Trump juga berharap bahwa negara-negara Teluk yang kaya dan investor swasta akan menanggung sebagian besar tagihan.

Gedung Putih mengatakan pihaknya memutuskan untuk tidak mengundang pemerintah Israel karena Otoritas Palestina tidak akan berada di sana, karena itu lakukan dengan delegasi bisnis kecil Israel.

Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan antara AS dan Iran meroket, setelah pasukan Iran menembak jatuh pesawat tak berawak AS Kamis lalu.

Menurut Presiden Trump, dia telah membatalkan tanggapan militer pada tiga sasaran Iran pada menit terakhir.

Negara-negara di seluruh dunia mengajukan banding untuk de-eskalasi, dengan Rusia menuduh AS sengaja memicu ketegangan dengan Iran dan mendorong situasi "ke ambang perang". (red/aljazeera)