DIALEKSIS.COM | Amerika - Legislator AS akan memperkenalkan undang-undang pada hari Rabu mendesak administrasi Trump untuk menanggapi lebih kuat terhadap tindakan keras China terhadap Muslim Uighur, termasuk kemungkinan sanksi.

RUU itu juga akan meminta Presiden Donald Trump untuk mengutuk tindakan China di wilayah Xinjiang, menyerukan penunjukan "koordinator khusus" baru untuk kebijakan AS mengenai masalah ini, dan mendesak larangan ekspor teknologi yang dapat digunakan Beijing dalam pengawasan dan penahanan massal terhadap kaum minoritas Uighur , menurut sebuah salinan yang dilihat oleh kantor berita Reuters.

Para legislator ingin pemerintah mempertimbangkan sanksi terkait hak asasi manusia terhadap Sekretaris Partai Xinjiang Chen Quanguo, yang juga anggota politburo yang kuat, dan pejabat lainnya "secara kredibel dituduh bertanggung jawab" atas tindakan keras keamanan.

"Pejabat pemerintah China harus bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam kejahatan ini, dan bisnis AS harus dilarang membantu China menciptakan negara polisi berteknologi tinggi di Xinjiang," kata Chris Smith, perwakilan Republik dan salah satu sponsor dari bipartisan undang-undang yang akan disajikan di kedua majelis tinggi dan bawah Kongres.

Pembantu senior Trump menjadi lebih vokal baru-baru ini dalam kritik mereka terhadap perlakuan China terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Namun, keputusan untuk menjatuhkan sanksi, akan menjadi langkah yang jarang terjadi di dasar hak asasi manusia terhadap China, dengan mana pemerintahan Trump terlibat dalam perang dagang yang sengit.

Gedung Putih dan Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari proposal legislatif, yang juga didukung oleh Senator Republik Marco Rubio dan Senator Demokrat Bob Menendez.

Sementara Beijing telah menepis tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mendesak Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk tetap keluar dari urusan internal.

Diplomat top China mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa dunia harus mengabaikan "gosip" tentang perkembangan di Xinjiang dan mempercayai pemerintah setempat ketika ditanya apakah Beijing akan mengizinkan pengamat internasional untuk memeriksa kamp-kamp di mana umat Islam diyakini ditahan. 

Negara-negara Barat - termasuk Kanada, Perancis, Jerman, dan AS - telah mendesak Cina untuk menutup kamp-kamp di Xinjiang, di mana para aktivis mengatakan sebanyak satu juta anggota minoritas Uighur dan umat Islam lainnya ditahan.

Administrasi Trump selama beberapa bulan telah mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap pejabat senior Cina dan perusahaan terkait dengan tindakan keras itu, kata pejabat AS, berbicara dengan syarat anonim.

Langkah-langkah ini dapat diberlakukan berdasarkan Global Magnitsky Act, sebuah undang-undang yang memungkinkan pemerintah AS untuk menargetkan pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia dengan membekukan aset AS, memaksakan larangan perjalanan AS, dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.

Aktivis Uighur di AS, sementara itu, menandai "hari kemerdekaan" komunitas mereka dengan pawai protes di Washington, DC pada hari Selasa.

Warga Amerika-Uighur Aydin Anwar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa China berusaha untuk "menghapus" identitas Uighur .

Tanggal 12 November adalah ulang tahun ke-74 dan ke-85 dari dua republik Uighur berumur pendek, yang dikenal sebagai Turkestan Timur, yang didirikan di wilayah yang kini menjadi bagian dari Cina. Al Jazeera