DIALEKSIS.COM | New York - PBB telah mencabut sanksi-sanksinya atas Eritrea, sembilan tahun setelah mereka diberlakukan oleh organisasi internasional.

Keputusan Rabu, yang dibuat selama pertemuan Dewan Keamanan PBB, menyusul persesuaian antara Eritrea dan negara tetangga Ethiopia dalam beberapa bulan terakhir.

Dewan Keamanan menyambut baik peningkatan hubungan antara kedua negara tetapi menambahkan bahwa Eritrea perlu berjuang untuk hubungan yang lebih dekat dengan tetangganya yang lain, Djibouti.

Eritrea dan Djibouti telah berselisih mengenai sengketa perbatasan sejak Juni 2008 yang menyebabkan bentrokan militer yang menewaskan belasan tentara Djibouti.

Kekerasan berulang atas wilayah yang disengketakan menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik dapat menelan seluruh wilayah Tanduk Afrika.

Embargo senjata

Pada tahun 2009, PBB memberlakukan embargo senjata nasional, larangan perjalanan dan pembekuan aset pada orang dan entitas tertentu setelah menuduh Eritrea mendukung kelompok-kelompok bersenjata di Somalia .

Eritrea membantah tuduhan-tuduhan itu.

Awal tahun ini, Eritrea dan Ethiopia menandatangani perjanjian damai setelah perselisihan selama puluhan tahun.

Setelah perjanjian damai itu, Eritrea meminta PBB untuk mencabut sanksi-sanksinya, menunjuk pada pergeseran diplomatik di kawasan itu.

Sengketa ini dimulai pada awal 1990-an, ketika Eritrea memperoleh kemerdekaannya dari Ethiopia, setelah perang pecah kemudian dekade itu atas sengketa perbatasan.

Sebuah demarkasi batas yang didukung PBB pada tahun 2002 dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan itu selamanya, tetapi Ethiopia menolak untuk mematuhinya.

Sebuah perputaran dimulai pada bulan Juni tahun ini ketika Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengumumkan bahwa Ethiopia akan menyerahkan kembali kepada Eritrea daerah yang disengketakan, termasuk kota titik nyala Badme, tempat tembakan pertama perang perbatasan dipecat.

Pada bulan September, dua penyeberangan perbatasan dibuka kembali hanya beberapa hari sebelum negara-negara menandatangani perjanjian damai di Arab Saudi , secara resmi mengakhiri permusuhan.

Setelah penandatanganan kesepakatan itu di Arab Saudi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada para wartawan bahwa "angin harapan" bertiup di Tanduk Afrika.

"Bukan hanya perdamaian antara Ethiopia dan Eritrea - itu adalah kenyataan bahwa besok dan lusa kita akan memiliki, di sini di Arab Saudi, presiden Djibouti dan presiden Eritrea - dua negara yang juga telah berselisih satu sama lain, "kata kepala PBB. Al Jazeera