Suasana Parlemen Sri Lanka.

DIALEKSIS.COM | Colombo - Para anggota parlemen yang menentang Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa yang berkuasa memenangkan kendali atas komite utama yang mengatur agenda Parlemen selama pemungutan suara yang penting pada hari Jumat yang memberikan pukulan keras kepada pemerintahnya.

Sri Lanka telah berada dalam krisis politik sejak 26 Oktober ketika presiden tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan menunjuk Rajapaksa. Keduanya mengklaim sebagai pejabat yang sah dengan Wickremesinghe mengatakan dia memiliki dukungan mayoritas di Parlemen dan pemecatannya tidak sah. 

Pekan lalu, Ketua Karu Jayasuriya mengumumkan Sri Lanka tidak memiliki perdana menteri atau pemerintah setelah Parlemen meloloskan mosi tidak percaya terhadap Rajapaksa. Baik Sirisena maupun Rajapaksa menolak untuk menerima hasil dari mosi tidak percaya, mengatakan prosedur yang tepat tidak diikuti.

Ketika parlemen diselenggarakan pada hari Jumat, Ketua Karu Jayasuriya mengumumkan anggota Komite Seleksi Parlemen sebagai tujuh lawan Rajapaksa dan lima pendukung Rajapaksa.

Anggota parlemen yang mendukung Rajapaksa menolak untuk menerima daftar itu, dengan alasan bahwa mereka menjalankan pemerintahan dan karenanya harus memiliki mayoritas di komite sesuai dengan tradisi parlementer. Para penentang Rajapaksa mengatakan mereka harus mengontrol komite karena mereka memiliki mayoritas di Parlemen dan mereka meminta pemungutan suara.

Sebelum pemungutan suara dilakukan, Wimal Weerawansa, seorang anggota parlemen yang mendukung Rajapaksa, menuduh Jayasuriya melanggar tradisi parlementer dan juga sebagian dari Wickremesinghe. Jayasuriya terpilih menjadi anggota parlemen dari Partai Nasional Persatuan Wickremesinghe

"Jika Anda tidak menerima perdana menteri dan kabinet menteri, kami juga tidak menerima Anda sebagai pembicara parlemen ini," kata Weerawansa, sebelum keluar bersama dengan orang lain yang mendukung Rajapaksa. 

Setelah itu, pemungutan suara dilakukan dengan nama melalui sistem pemungutan suara elektronik dan oposisi mengamankan kendali komite dengan 121 suara untuk dan tidak ada yang melawan.

Hasilnya juga menunjukkan bahwa Rajapaksa tidak memegang mayoritas dari 225 anggota parlemen, yang merupakan kemunduran bagi para loyalisnya yang mengklaim bahwa mereka melakukannya.

Pemilu Jumat sangat damai dibandingkan dengan dua suara sebelumnya yang diambil di tengah gangguan yang parah. Parlemen berubah menjadi kekerasan ketika mosi tidak percaya itu diambil pekan lalu, dengan anggota parlemen yang bersaing saling bertukar pukulan sementara anggota parlemen yang mendukung Rajapaksa melempar buku, kursi dan bubuk cabai yang dicampur dengan air untuk mencoba menghalangi proses. Jayasuriya terpaksa memilih dengan suara minggu lalu.

Rajapaksa menolak untuk menerima hasil pemungutan suara, mengatakan pemungutan suara yang penting seperti itu seharusnya tidak dilakukan dengan suara. Dia juga bersikeras bahwa pembicara tidak memiliki otoritas untuk menghapusnya dan mengatakan dia terus bekerja sebagai perdana menteri. Para anggota parlemen yang menentang Rajapaksa mengatakan bahwa pemerintahannya ilegal.

Jehan Perera, kepala kelompok analis lokal Dewan Perdamaian Nasional, sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah yang ditunjuk oleh presiden tidak dapat disebut hukum karena Sirisena tidak mencari suara parlemen ketika dia memecat Wickremesinghe.

Rajapaksa dianggap sebagai pahlawan oleh beberapa etnis mayoritas etnis Sinhala karena mengakhiri perang saudara yang panjang dengan menghancurkan pemberontak Macan Tamil etnis. Namun, waktu berkuasa dirusak oleh tuduhan kekejaman di masa perang, korupsi dan nepotisme.

Ketegangan telah dibangun antara Sirisena dan Wickremesing selama beberapa waktu, karena presiden tidak menyetujui reformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh perdana menteri. Sirisena juga menuduh Wickremesinghe dan anggota kabinet lain merencanakan untuk membunuhnya, tuduhan Wickremesing yang berulang kali disangkal. AP