DIALEKSIS.COM | Thailand - Sebuah pengadilan di Thailand telah menolak dakwaan terorisme terhadap 24 pemimpin dari protes jalanan yang sepanjang 2010 yang membuat area-area utama Bangkok ditutup dan dilanda kekerasan.

Pengadilan Kriminal Bangkok memutuskan pada hari Rabu bahwa protes dua bulan oleh pendukung Perdana Menteri Kaos Merah Thaksin Shinawatra, yang menewaskan 91 orang dan ribuan lainnya terluka, adalah "pertarungan politik, bukan terorisme". Para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan.

Kasus ini dibawa oleh jaksa penuntut negara dan lebih dari 40 pemilik bisnis yang terkena dampak penyitaan kaos merah di distrik pusat perbelanjaan dan bisnis Bangkok.

Kasus ini melibatkan tuduhan terorisme, asosiasi kriminal, menggunakan kekuatan untuk merusak properti pemerintah, menghasut kerusuhan, kepemilikan senjata, menghalangi pejabat melalui intimidasi dan mengumpulkan lebih dari 10 orang untuk menimbulkan kekacauan.

Para korban termasuk tentara dan pengunjuk rasa.

Orang-orang bersenjata tak dikenal dalam warna hitam, yang senjatanya termasuk peluncur granat, bertindak sebagai pembantu bersenjata misterius kepada para pengunjuk rasa, tetapi tampaknya sebagian besar yang tewas adalah warga sipil yang tidak bersenjata.

Thaksin digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 setelah dituduh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekutu-sekutunya memenangkan pemilihan 2007, tetapi manuver parlemen memasang Partai Demokrat yang berkuasa pada 2008, menginspirasi protes 2010 yang menyerukan agar Perdana Menteri Demokrat Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri.

Pemecatan Thaksin memicu konflik keras antara pendukung dan lawannya selama bertahun-tahun, yang terlibat dalam protes jalanan yang agresif terhadap pemerintah yang dipimpin oleh faksi pihak lain.

Selama tiga bulan protes di jalan pada tahun 2008, musuh Thaksin - yang dikenal sebagai Baju Kuning - menduduki kantor perdana menteri, serta bandara internasional Bangkok selama sekitar satu minggu.

Pada bulan Juli, pengadilan pidana menolak tuduhan pemberontakan terhadap empat anggota kunci kelompok anti-Thaksin, Komite Reformasi Demokratik Rakyat.

Kelompok ini mengadakan protes jalanan besar dan agresif pada akhir 2013 bahwa pemerintah yang dipimpin oleh saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra, tidak dapat mengendalikan.

Ini menyebabkan kekacauan yang meluas, dan menjadi alasan bagi militer untuk melangsungkan pengambilalihan 2014.

Pemilu bulan Maret tahun ini membawa partai pro-militer berkuasa. (pd)