DIALEKSIS.COM | Putrajaya - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad meminta pegawai Pemerintah jangan melanggar hukum sekalipun untuk dirinya.

Berbicara Pegawai Departemen  Perdana menteri di Dataran Putra di Putrajaya Senin 21 Mei 2018, Mahathir menyebut pemerintahannya tidak memiliki utang lebih dari RM300 milyar tetapi sekarang malaysia memiliki utang lebih 1 trilyun Ringgit.

Bagaimana kita akan melunasi utang - utang ini? untuk ini, Pemerintah dan admisnistasi harus bekerjasama - tetapi pemerintah seharusnya tidak melakukan apa pun terhadap undang undang bahkan jika diperintahkan oleh pemerintah.

"saya berharap bahwa saya mendapat kerjasama tak terbagi dalam apa yang saya lakukan sebagai perdana menteri selama apa yang saya lakukan tidak bertentangan dengan prinsip atau hukum negara"

Dr Mahathir mengatakan kepada para pegawai sipil - yang sekarang bekerja di bawah koalisi baru untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan negara itu - bahwa pemisahan kekuasaan perlu disediakan untuk memastikan tidak ada "penyelewengan".

Kami melihat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mengakui atau melawan apa yang mereka katakan," katanya.

"Mungkin mereka takut, mungkin mereka disuap."

Dr Mahathir tidak menyebut siapa pun, tetapi mantan perdana menteri Najib Razak saat ini sedang diselidiki oleh pihak berwenang atas tuduhan bahwa dana disalahgunakan dari perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad.

Investigasi terkait dengan dana tersebut telah dibuka di setidaknya enam negara tetapi Najib dibebaskan dari kesalahan di Malaysia pada tahun 2016 oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung diminta untuk pergi setelah Dr Mahathir menjabat.

Koalisi Pakatan Harapan Dr Mahathir telah berjanji untuk membuka kembali penyelidikan terhadap skandal terkait negara dalam waktu 100 hari untuk membentuk pemerintah.

Dr Mahathir juga mengatakan tugas pemerintahan baru adalah untuk menghidupkan kembali negara dan membuatnya dihormati lagi di seluruh dunia.

Dia mengatakan itu adalah tantangan untuk membawa kembali pemerintahan yang baik dan pembangunan yang sukses sehingga negara itu sekali lagi diakui sebagai bangsa yang mandiri.

"Kita harus menyadari bahwa negara kita tidak diberi rasa hormat yang pernah dinikmati. Saya sangat kecewa (sekarang) karena pada satu waktu kami dikenal sebagai administrasi terbaik di antara negara-negara Persemakmuran saat kami melaksanakan tugas dengan baik dan menerapkan program yang sukses dan rencana.

"Tapi, hari ini, kami menemukan bahwa negara ini tidak lagi dihormati, dan para administrator tidak lagi dihormati," tambahnya.

Dr Mahathir juga mengingatkan staf tentang pemisahan kekuasaan dalam sistem demokrasi, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, sebagai bentuk "pemeriksaan dan keseimbangan" untuk mengembalikan kehormatan negara.

"Pemisahan ini (kekuasaan) sangat penting. Jika tidak ada pemeriksaan dan keseimbangan, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang tidak dapat ditegur, dicegah atau ditolak. Ini adalah apa yang harus kita ingat. Administrator adalah orang-orang dengan kehendak untuk melaksanakan tugas untuk mengembangkan negara.

"Administrator harus melayani dengan baik dan tidak terganggu oleh alasan lain. Ini sangat penting, dan saya yakin bahwa Anda (staf administrasi) semua tahu bahwa kita sebagai administrator harus mematuhi sistem demokrasi negara kita," katanya.

Perdana menteri menambahkan bahwa jika pemisahan kekuasaan tidak ada, satu cabang akan berakhir mendominasi dua lainnya dan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Sumber CNA