DIALEKSIS.COM | Kuala Lumpur - Sembilan orang, termasuk presiden Umno Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri di Departemen Perdana Menteri P. Waytha Moorthy, akan dipanggil untuk memberikan pernyataan atas komentar baru-baru ini yang diduga memicu ketegangan rasial. 

Para individu itu ditunjuk oleh Wakil Inspektur Jenderal Polisi Noor Rashid Ibrahim pada konferensi pers pada Jumat (23 November) di markas polisi di Bukit Aman.

"Polisi melihat pernyataan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh berbagai pihak yang menyentuh sentimen-sentimen keagamaan dan rasial dengan sangat serius. Kerusuhan itu terbukti dalam 160 laporan polisi yang baru-baru ini diajukan.

"Polisi menghargai hak kebebasan berbicara. Namun, hak itu harus dipraktekkan dengan tanggung jawab dan dalam batas-batas hukum. Polisi tidak akan ragu mengambil tindakan untuk memastikan keamanan publik dan keamanan nasional dipertahankan," katanya.

Zahid, mantan wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri, disebutkan dalam salah satu laporan polisi yang diajukan.

Ketegangan telah meningkat di Malaysia dalam beberapa minggu terakhir mengenai rencana pemerintah sebelumnya untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia PBB, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

Rencana itu membuat marah kelompok-kelompok Melayu dan Muslim yang takut hak-hak mereka akan terkikis oleh ratifikasi.

Pemerintah Mahathir Mohamad pada hari Jumat mengeluarkan pernyataan untuk mengatakan pemerintah tidak akan meratifikasi ICERD semua.

Zahid, berbicara pada rapat umum bersama ICERD di Perak yang terdiri dari anggota Umno dan Parti Islam SeMalaysia (PAS), mengatakan kepada orang banyak: "Jangan menunggu sampai orang Melayu mengamuk. Tetapi jika peringatan kami tidak diperhatikan, Umno dan PAS akan bersatu.

"Ini bukan peringatan belaka; jangan bermain jika Anda tidak ingin asap itu terjadi." Pernyataannya secara luas dilaporkan oleh media.

Mr Waytha terperangkap dalam kontroversi setelah lawan-lawannya melihat dia sebagai mendorong penandatanganan ICERD.

Orang lain yang disebutkan oleh Tan Sri Noor kebanyakan adalah individu-individu yang terkait dengan kontroversi atas perjanjian PBB juga.

Mereka termasuk presiden kelompok hak-hak Melayu Azwanddin Hamzah Ariffin Abu Bakar dan blogger Ragvinder Singh Jess.

Mr Noor mengatakan makalah investigasi telah dibuka di bawah beberapa bagian dari KUHP untuk memprovokasi pelanggaran perdamaian, pernyataan melakukan kenakalan publik dan intimidasi kriminal.

Pada sebuah unjuk rasa yang diusulkan di Kuala Lumpur oleh Umno dan PAS pada 8 Desember untuk menentang ratifikasi ICERD, Noor mengatakan bahwa penyelenggara telah mengajukan permohonan izin polisi.

"Kami akan mewawancarai penyelenggara itu. Ini untuk memastikan penyelenggara reli akan mematuhi hukum dan akan dilanjutkan dengan damai," katanya.