Presiden Kazakhstan yang baru, Kassym-Jomart Tokayev (kiri) mengusulkan penggantian nama ibukota negara. (Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik)

DIALEKSIS.COM | Kazakhstan - Presiden Kassym-Jomart Tokayev yang baru dilantik di Kazakhstan telah mengusulkan penggantian nama ibukota negara itu untuk menghormati mantan pemimpin Nursultan Nazarbayev, sehari setelah pengunduran diri penguasa yang lama.

"Saya usulkan ... menamai ibukota negara itu Astana untuk menghormati presiden pertama," kata Tokayev pada hari Rabu (20/3/2019), menyarankan nama baru menjadi "Nursultan".

"Pendapat [Nazarbayev] akan menjadi istimewa, dapat dikatakan prioritas, penting dalam pengembangan dan adopsi keputusan strategis," tambah pemimpin baru itu.

Tokayev, seorang diplomat karier yang telah menjadi pembicara senat, dapat melayani sisa masa jabatan Nazarbayev menjelang pemilihan yang dijadwalkan tahun depan.

Nazarbayev mengejutkan banyak orang dengan mengumumkan dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa bahwa ia akan mundur setelah hampir 30 tahun, menjadikan Tokayev hanya presiden kedua dalam sejarah independen negara itu.

Nazarbayev menghadiri pelantikan Tokayev pada hari Rabu, dengan tepuk tangan meriah dari para pejabat tinggi sebelum duduk di podium di atas dan di belakang podium tempat Tokayev memberikan alamat.

Nazarbayev, yang dipuji Tokayev sebagai "pembaru yang luar biasa", akan tetap berpengaruh sebagai ketua Dewan Keamanan dan kepala partai yang berkuasa.

Astana menggantikan Almaty sebagai ibu kota pada tahun 1997 dan berkembang pesat dari kota stepa provinsi kecil menjadi kota futuristik.

Nama Astana secara harfiah berarti "ibu kota" dalam bahasa Kazakh dan telah lama ada spekulasi bahwa, pada titik tertentu, dapat diganti namanya setelah pemimpin yang membentuknya.

Dekade Nazarbayev di pucuk pimpinan mengubah Kazakhstan menjadi pembangkit tenaga energi, tetapi ia memerintah dengan sedikit toleransi terhadap oposisi.

Pengunduran diri Nazarbayev diperkirakan tidak akan secara fundamental mengubah sistem otoriter Kazakhstan, yang menurut kelompok hak asasi hanya menyisakan sedikit ruang untuk kompetisi politik, masyarakat sipil, dan media bebas. (Al Jazeera)